Kasus petani Kulon Progo (Paguyuban Petani Lahan Pasir) melawan perusahaan tambang besi Jogjakarta Magasa Iron, yang mana salah satu pemiliknya adalah GKR Pembayun (Putri Sultan), jelas merupakan kasus yang memiliki implikasi feodalisme yang kuat. Betapa tidak, secara legalitas, petani memiliki hampir semua prasyarat untuk mengklaim bahwa mereka berhak berada, bercocok tanam, dan tinggal di tanah tersebut. Satu-satunya faktor yang menghalangi hanyalah kekuatan modal dan klaim feodal atas tanah-tanah yang konon milik Paku Alaman. Menanggapi kasus ini, saya menjadi teringat pengalaman sewaktu bekerja di salah satu instansi yang diwewenangi oleh Sultan, Jogja National Museum. Di tempat tersebut banyak bernaung seniman-seniman lokal, beberapa di antaranya telah kukenal. Museum tersebut pun khusyuk dengan even-even untuk menyemarakkan dan merayakan komodifikasi seni sebagai komoditas yang menjanjikan di pasar. Meski singkat berada di tempat itu, aku cukup sadar akan infiltrasi terang-terangan atas “komunitas seni” Jogjakarta oleh Sultan. Kepala yayasan institusi tersebut merupakan menantu dari Sultan, suami dari Pembayun, yang notabene adalah majikanku sewaktu bekerja di sana. Hiruk-pikuk dunia seni memang tidak pernah aku pahami. Di antara tiap Red Wine yang tertuang di tiap gelas sang seniman, kolektor, dan kurator, aku merasakan kejijikan. Entah kenapa. Barangkali sentimen kelas. Atau mungkin karena aku tidak merasa menjadi bagian dari “kelas kreatif ” semacam seniman. Diriku merasa kerdil di antara golongan kelas yang lebih “superior” dari diriku. Sementara itu, di tempat kerja tersebut aku senantiasa berhadapan dengan para teknisi, satpam, dan pekerja lapangan lainnya dengan keluh-kesah mereka. Sementara para seniman berpesta, merayakan, dan mengglorifikasikan komodifikasi seni. Aku merasakan kejanggalan ketika mengingat fakta bahwa gedung yang sekarang dijadikan ruang seni mahabesar tersebut dulunya adalah squat. Squat merupakan istilah gedung kosong yang ditempati secara ilegal oleh para aktivis prodem dan “anarkis”. Setahuku, memang banyak anarkis luar negeri yang mondar-mandir di sana ketika tempat itu masih menjadi squat. Seorang kawan, bertahun-tahun lalu, pernah bertandang ke squat itu dan pergi dengan kecewa ketika “sang senior” tempat tersebut tidak menyetujui ia dan pacarnya tidur bersama di satu ruangan. Suatu moralitas aneh bagi tempat yang sering dinaungi oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai anarkis atau label-label radikal lainnya. Squat tersebut bubar setelah beberapa kali direpresi hebat dan pada akhirnya gedung tersebut diambilalih oleh Sultan.

Baru sekitar dua bulan bekerja aku segera keluar. Lantaran tidak tahan dengan dunia kerja. Kemonotonan hari kerja. Ditambah dengan satu pernyataan yang membuatku benarbenar gusar, “Besok, bilang ke panitia Biennale, waktu menyambut Sultan, jangan bilang Gubernur Jogja, tapi Raja Jogja….” Tapi aku tidak serta-merta marah. Barangkali residu patuh selama dua bulan karena menjual harga diriku sebagai pekerja membuatku menjadi seperti itu. Aku masih butuh sekitar 15 menit sambil menuruni tangga tatkala aku mulai merefleksikan kata-katanya dan semua yang aku alami selama bekerja di situ. Tanpa berpikir panjang— meski hari itu ada beberapa acara yang masih harus diatur—aku langsung menuju garasi, menjemput motor, dan tancap gas dengan senyuman lebar. Selang setahun, ketika gejolak petani Kulon Progo makin kuat dalam penentangan mereka terhadap tambang besi dan klaim feodal Sultan atas tanah petani, aku sama sekali tak pernah mendengar adanya sikap seniman Jogja tentang masalah ini. Perlu dicatat bahwa ruang seni tersebut dinaungi atau bahkan didominasi oleh para eks-squatternya yang dulu. Sehingga, secara sepintas memang bisa dibenarkan bahwa para seniman tersebut diberikan privilise tertentu. Apakah suatu kebetulan jika mereka memang bungkam. Kulon Progo bukanlah daerah yang kelewat jauh untuk tidak dapat terdengar oleh mereka. Apalagi liputan setiap aksi petani selalu mendapat perhatian besar sehingga tambang harus tertunda. Belum lagi para seniman selatan yang terkenal menghasilkan karya-karya realisme-sosialis dan sering membanggakan label mereka sebagai “seniman kerakyatan”. Aku tidak akan menodai tulisan ini dengan keluhan kaum kiri, “kamu seharusnya lebih prorakyat”. Sama sekali tidak! Aku juga tidak menuntut mereka konsisten dengan aliran seni mereka, lantaran aku juga tidak percaya dengan “seni”}. Petani Kulon Progo layak diberikan solidaritas bukan karena mereka rakyat kecil tapi karena mereka telah menunjukan keberanian dan harga diri mereka secara mengagumkan. Itulah salah satu alasanku kenapa membangun solidaritas, bukan atas dasar rasa kasihan atau filantropi palsu kelas menengah.

Sampai di sini, dimanakah konteks kesadaran kelas dalam kasus ini? Apakah Sultan cukup berhasil melakukan hegemoni secara sosial, kultural, dan politis, bahkan di suatu kalangan kelas yang digolongkan “memiliki kesadaran politis”. Ataukah kesadaran tersebut juga hanya menjadi imaji, sesuatu yang hanya hip dalam lirik lagu dan di atas kanvas. Argumen basi, memang. Tetapi dengan melihatnya begitu dekat, tampaknya memang terlalu vulgar untuk diacuhkan. Seorang kawan yang berasal dari kalangan tersebut, ketika ditanya posisinya mengenai isu tersebut menyatakan ketidakberdayaannya bila harus berhadapan langsung melawan hegemoni feodal Sultan. Feodal namun juga sangat posmodern (bagi mereka yang suka sok-sok menihilkan semuanya!). Haruskah mereka membuat serikat pekerja seni untuk menyatakan aspirasi mereka? Sepertinya tidak. Cukup aneh bagi kalangan seperti itu untuk mengemis hak mereka di mana dunia yang penuh “privilise” berada di sekitar mereka.

Di era Stalinis realisme-sosialis pernah digunakan rezim komunis untuk menindas setiap interpretasi seni yang tidak melayani kepentingan ideologi komunis. Jogja National Museum juga adalah ruang bagi banyak “subkultur anak muda” yang memanfaatkan tempat tersebut sebagai wadah “berkesenian”. Dalam hal ini mereka tidak terlihat melayani sesuatu ideologi apa pun. Ada kebebasan berekspresi dan berkesenian. Paling tidak, itulah yang aku lihat dari wacana yang hendak dikomunikasikan oleh ruang tersebut. Namun relasi hierarkis tidak terusik. Tidak ada vulgaritas melawan kekuasaan nyata yang dominan, selain hanya vulgaritas sanggama antara seni perlawanan dengan kekuasaan. Bayangkan, seorang Johnny Rotten menyanyikan God Save the Quuen di pekarangan Istana Buckhingham dengan dijaga ketat oleh pasukan kerajaan. Ratu Elizabeth menonton dengan senyuman dari balkon. Semuanya sudah difasilitasi, untuk apa berontak? Dengan demikian, seperti halnya tong yang kosong, nihilisme itu seperti nihil yang berarti “kosong atau tidak ada apa-apa”, yang tentunya sangat mudah untuk diisi. Di Jogja National Museum kalian bisa melihat pagelaran seni realisme-sosialis dan “seni untuk seni” campur aduk dalam satu ruang. Ruang tersebut sesungguhnya menghamba pada satu ideologi. Ideologi yang menghendaki petani Kulon Progo hengkang dari tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Ideologi yang menghendaki penumpasan alam. Ideologi, yang menghendaki seorang kawan kami berkata, “Wah aku nggak ikut-ikut kalo soal itu.”

*Tujuan artikel ini bukanlah untuk “merevitalisasi seni realisme-sosialis” dengan menghimbau para seniman melalui kritik. Akan tetapi, merupakan suatu refleksi, atas bagaimana hegemoni dapat menjadi sesubtil dan bersembunyi di balik “ruang bebas berekspresi” yang pada kenyataannya mengutamakan kebungkaman serta konformisme yang abadi.

*Maksudnya, bukanlah kawan kami ini tidak punya inisiatif atau kesadaran politis, atau bahkan keberanian politis. Kenyataannya Kesultanan Jogjakarta sangat mengakomodir setiap potensi seni, budaya, dan intelektualisme yang menjadi daya tarik khusus kota ini. Oleh karena kondisi hegemonik ini, membuat banyak sekali kawan atau bahkan para “akademisi radikal” tidak cukup vokal untuk menyatakan sikap. Dan bagaimana pernyataan di atas juga menyiratkan hegemoni Kesultanan dalam sekali tangkap.