Membayangkan sebuah akhir dari kepolisian
Apa itu “hukum perundangan” dalam masyarakat yang dicurangi?

Apa sesungguhnya tujuan dibentuknya kepolisian? Banyak demonstran Hong Kong yang menanyakan pertanyaan ini. Tanggal 11 Agustus merupakan momen paling suram dalam aksi demonstrasi di Hong Kong, setelah polisi huru hara membutakan mata petugas pertolongan pertama, meledakkan gas air mata di dua stasiun bawah tanah, dan terus melakukan kekerasan pada pengunjuk rasa dan pejalan kaki.

Ketika gerakan demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini dipicu hasil dari perlawanan yang menyebar pada permasalahan undang-undang ekstradisi yang sekarang ditangguhkan—namun tidak secara formal ditarik— mengizinkan pembangkang untuk diekstradisi dari Hong Kong diadili dan ditahan di China, tuntutan dari pergerakan massa telah berkembang. Tidak hanya orang-orang yang memobilisasi pergerakan melawan Pasukan Polisi Hong Kong (PPHK) yang melalaikan tugas; mereka juga mempertanyakan hak dari PPHK—dan juga pemerintah yang memberikan perintah kepada PPHK—dalam menegakkan sistem hukum dan ketertiban dan maksud dari “hukum dan ketertiban”. Dalam hal tersebut, pengunjuk rasa Hong Kong sedang berpikir ulang mengenai arti dari seorang warga pada sebuah kota.

“Penduduk” memiliki arti yaitu seorang yang memiliki status hukum yang sah; dalam arti lainnya, penduduk dapat diartikan sebagai sebuah komunitas politik. Konsep “warga negara yang taat” di Hong Kong selalu ditentukan oleh kepentingan negara dan modal.

Pada tahun 1966, ketika So Sau-chung masih berumur 27 tahun, ia memulai mogok makan di area Star Ferry Pier, untuk memprotes meningkatnya biaya dan ongkos Star Ferry yang akan menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan pada pekerja. Ketika orang-orang berkumpul di luar pintu masuk dermaga, So ditahan dan dikenakan pasal mengganggu ketertiban masyarakat. Pengunjuk rasa berjalan menuju area perkantoran kolonial Inggris dan berargumen bahwa So tidak layak ditahan; mereka tetap berdemo di Tsim Sha Tsui selama tiga malam. Protes semakin memanas, beberapa mulai melempari batu dan merusak properti umum.

Polisi huru-hara dipanggil untuk menaklukan demonstrasi dengan gas air mata, tongkat pentungan polisi, dan bahkan jam malam: anak-anak muda ini “menyebabkan keributan” dan hal tersebut sudah diprediksi oleh pengunjuk rasa. Kemudian, pemerintah mendirikan Komisi Penyelidikan untuk menginvestigasi penyebab dari “Kowloon Disturbances”. Para administrator kolonial Inggris telah menyatakan kesadaran politik merupakan suatu hal yang tidak ada di Hong Kong—wawancara yang dilakukan pada tahun 1960 oleh South China Morning Post kepada Menteri Negara untuk Urusan Kolonial menyatakan bahwa rakyat Hong Kong “lebih mementingkan kehidupan sehari-hari mereka”.

Komisi tersebut kemudian menyebut gerakan anti-kenaikan ongkos sebagai gerakan kemarahan yang sporadis yang dihasilkan dari gabungan dari kegagalan komunikasi pemerintah, sikap negatif dari kepolisian , “kebosanan endemis” dari kelompok pemuda, daripada sebuah aksi perubahan politik yang berarti dan signifikan. Hal ini sarat dengan nilai kelas dan ras: pemuda Cina Hong Kong dari kelas pekerja tidak bisa menjadi subjek politik. Pada rekomendasi penutupnya, Komisi Investigasi menyarankan pembangunan dalam segi layanan sosial untuk merawat “semangat komunitas yang sehat”, yang agaknya, merupakan cara untuk mendisiplinkan pemuda Hong Kong yang mengikuti demonstrasi agar menjadi subjek yang mematuhi peraturan dan produktif.

"Kekuatan mungkin telah bergeser dari kerajaan Inggris ke negara China dan pemerintah lokal Hong Kong, namun prioritas “hukum dan ketertiban” tetaplah sama."

Dengan membaca catatan perlawanan pada penjajah, kita melihat bahwa warga Hong Kong bukan merupakan warga yang pasif dari perubahan dari pemerintah pusat. Dalam petisi publik melawan tarif angkutan Star Ferry yang meningkat—yang ditandatangani oleh 174,398 masyarakat, bukan angka yang kecil di tahun 1960—salah satu pendukung menulis: “Penduduk sudah terlanjur tidak senang; jika pemerintah tetap tidak mempedulikan dan terus melakukan apa yang dikehendaki, maka keinginan warga Hong Kong akan terbengkalai dan mereka akan kehilangan perlindungan di masa depan.” Di tahun 1966 kita mulai melihat konsepsi paralel dari “warga Hong Kong” yang mampu membuat keinginan melawan perintah yang tidak akuntabel—dan melawan kesatuan polisi yang menentang mereka dengan kekebalan hukum.

Namun, sejarah terkadang terulang. Kekuatan mungkin telah bergeser dari kerajaan Inggris ke negara China dan pemerintah lokal Hong Kong, namun prioritas “hukum dan ketertiban” tetaplah sama. Warga Hong Kong yang ideal adalah sebuah subjek yang disiplin yang patuh terhadap seluruh peraturan, pergi bekerja, dan tetap tak goyah pada kesucian otoritas negara. Mereka siap menggadaikan seluruh kebebasan yang mereka miliki demi sebuah “stabilitas dan kesejahteraan”. Sebagai gantinya, negara otoriter, setelah menangkap dan mengkooptasi struktur kolonial Inggris untuk tujuan menyedot sumber daya Hong Kong—Hong Kong digunakan sebagai faktor dalam mengambil keuntungan dalam tatanan neoliberal dunia—mampu mengkonsolidasi kontrol di dalam batas yang secara bersamaan memperluas jaringan neo-kolonial di luar negeri.

Demonstran di Hong Kong berada di antara pilihan sulit, terus bertahan dalam pergerakan walaupun banyak dorongan dan tekanan untuk membuat mereka menyerah pada keadaan. Kasus Ken Tsang, seorang pekerja sosial yang dipukuli pada saat operasi pembersihan pada protes Hong Kong tahun 2014, memicu protes yang signifikan terhadap kebrutalan polisi. Kasus terbaru yaitu ketika demonstran Hong Kong mengutuk PPHK karena menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menekan demonstran dan warga sipil, secara sengaja menjadikan jurnalis sebagai target, dituding berkolusi dengan preman yang memicu terjadinya serangan pada warga sipil di Yuen Long, penuntutan yang diwarnai isu politik, dan larangan-larangan yang tidak masuk akal dalam aksi unjuk rasa damai.

"Konstruksi dasar dari batasan tersebut yaitu untuk mencegah agar kita tidak menentukan nasib sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain."

Dalam tantangan lain yang lebih mendasar, demonstran Hong Kong mempertanyakan arti aturan hukum perundangan ketika peraturan dapat diubah sewenang-wenang oleh badan legislatif yang curang dan pemerintah tidak akuntabel yang berhutang budi terhadap kekuatan otoriter China. Demonstran juga mengajak kita untuk memperhatikan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah era kolonial di Hong Kong berdasarkan posisi ras dan kelas mereka, dan pelatihan dan persenjataan yang diberikan kepada polisi Hong Kong, masih didanai oleh Inggris—warisan penjajahan yang menciptakan infrastruktur untuk “perintah publik”, bukan berdasarkan keinginan publik, untuk ditegakkan.