image/svg+xml

Kami Akan Berikan Darah Kami, Tapi Tak Akan Pernah Tanah Kami! [1]


Sejarah dunia modern memang penuh dengan tindak-tindak revolusioner, tetapi sebagian besar hal itu dilakukan dengan ketiadaan kesadaran ataupun hanya kesadaran palsu belaka. Di mana-mana terdapat konfrontasi sosial, tetapi tak sekalipun orde dunia lama ini dihancurkan, bahkan tidak juga dalam kekuatan yang berusaha menentangnya. Di mana-mana ideologi-ideologi dari dunia lama dikritisi dan ditolak, tetapi tak pernah—atau minimal sangat jarang—“gerakan nyata yang mengganyang kondisi-kondisi yang eksis” dapat terbebaskan dari satu atau lain “ideologi” dalam pengertian Marx: ide-ide yang melayani para majikan. Revolusioner ada di mana-mana tetapi tak pernah revolusi yang sesungguhnya terjadi.

Kolapsnya imaji revolusioner Partai Komunis India-Marxis (CPI-M)[2], partai yang berkuasa di Bengala Barat, India, menjadi contoh nyata lagi yang memperlihatkan kegagalan yang telah meluas ini. Semuanya bermula saat India merasakan perlunya mereformasi ekonomi nasionalnya agar bisa berakselerasi dengan pasar bebas internasional, yang tentu salah satu caranya adalah dengan membuka keran investasi di negeri tersebut. Membuka keran investasi berarti juga pemerintah setempat harus mempermudah segala urusan yang berkenaan dengan kepentingan investor, seperti memberikan lahan bagi industrialisasi—termasuk lahan-lahan garapan yang seharusnya diperlukan bagi kemandirian di sektor agraria. Tahun 2005 penjajakan kerjasama dengan investor dari Indonesia, Grup Salim[3], dengan para administratif Marxis yang dipimpin oleh Perdana Menteri komunis, Buddhadeb Bhattacharya, dimulai. Bulan Februari 2006, kerjasama telah disepakati, ditandatangani oleh Beni Santoso, yang merupakan representatif dari Grup Salim, dengan Bhattacharya, dari Perdana Menteri Bengala Barat, dan Nirupam Sen, Menteri Perdagangan dan Industri Bengala, melakukan peresmian dimulainya pembangunan pabrik Mahabharat Motors Manufacturing Co Pvt Ltd. di Uluberia dekat Kolkata—satu SEZ (Zona Ekonomi Khusus)[4] multifungsi di Nandigram tersebut, serta satu SEZ lain bagi pembangunan pabrik kimia di Haldia, Kerjasama ini tentu juga berarti pemerintahan komunis telah berusaha memberikan lahan seluas 14.000 akre di Nandigram dan 10.000 akre di Haldia bagi SEZ kepada Grup Salim dari Indonesia, untuk mempercepat proses industrialisasi India. Atas keputusan tersebut, protes yang sesungguhnya telah dimulai semenjak dua tahun silam itu semakin meningkat tensinya, terutama, tentu saja dimotori oleh para petani pemilik dan penggarap lahan di lokasi yang hendak diakuisisi oleh korporasi. Para petani yang sejak 30 tahun sebelumnya menjadi pendukung aktif CPI-M dan mengantarkan Bhattacharya ke puncak kekuasaan.

Tensi semakin meninggi saat pada 28 Desember 2006 lalu mulai dilakukan pendataan tentang mana-mana saja mouza (desa-desa kecil) yang akan dikorbankan bagi kepentingan SEZ. Bermula tanggal 3 Januari 2007, bentrokan-bentrokan yang sporadis antara polisi dan penduduk desa bermunculan. Setelah itu, tengah malam menuju 7 Januari, bentrokan parah terjadi antara para kader CPI-M dengan penduduk desa yang didukung oleh Komite Krishi Jami Raksha (Penyelamat Pertanian) yang sebelumnya juga membantu protes di Singur dalam kasus serupa[5]. Menurut reportase harian setempat, setidaknya 6 orang meninggal dan 20 lainnya terluka, tetapi menurut data-data tak resmi estimasi kematian jauh lebih tinggi. Beberapa korbannya memiliki luka akibat peluru sementara lainnya akibat pukulan dan tikaman[6]. 14 Maret adalah puncak konfrontasi, di mana korban meninggal mencapai angka 14 orang, dan korban luka tak terhitung akibat rumah sakit-rumah sakit lokal menutup pintu bagi mereka atas kekhawatiran bentrokan dapat merembet ke tempat tersebut.

Reaksi dari semua pihak sangat terbuka: sebuah even insureksi, dengan membawa problema-problema yang eksis ke permukaan, memprovokasi para oponennya ke dalam sebuah posisinya masing-masing dengan gamblang. Bhattacharya berkata, “Kami tak berencana untuk membatalkan proyek-proyek kami—dua SEZ, di Nandigram dan Haldia.”[7] Sementara para petani juga tetap berencana untuk bertahan. “Tanah adalah ibunda kami,” ungkap Sheikh Rafiq, seorang petani lokal, “Kami akan mati tapi tak akan kami berikan seincipun tanah kami tanpa perlawanan. Paling buruk adalah kematian. Tetapi toh kami juga tetap akan mati apabila tanah kami dirampas.”[8] Para petani tak lagi memiliki rasa takut, termasuk saat pos-pos polisi mulai dibangun di pinggiran daerah bentrokan. Di Haldia, bahkan seorang polisi yang berani memasuki kawasan-kawasan yang dikuasai oleh penduduk tewas dicincang oleh para petani. Jalan-jalan masuk desa diblokadir oleh para petani yang mulai mempersenjatai diri mereka dan mengorganisir komite-komite insurgensi. Dan tentu saja hal tersebut diakui dengan jelas oleh pihak musuh sebagai sesuatu yang esensial dalam sebuah upaya pertahanan. Shekhar Roy, seorang anggota polisi menegaskan perlunya barikade, “Bagaimana kami dapat masuk apabila jalanan masih dikuasai mereka?”[9] Dan yang menambah soliditas para insurgen adalah adanya fakta bahwa mayoritas petani adalah muslim, yang mana mereka selalu meneriakkan kutipan-kutipan dari Al-Qur’an saat mereka melakukan penyerangan, yang mereka anggap sebagai sebuah jihad, yang semakin membenarkan upaya mereka untuk mempertahankan apa yang mereka miliki hingga titik darah penghabisan.
Menilik kondisi-kondisi kasus agraria di Pasuruan, Lengkong Sukabumi, Lombok Barat hingga Meksiko, Brazil dan Venezuela, sudah seharusnya kasus-kasus internasional tersebut diinterpretasikan sebagai sesuatu yang menyeluruh dan satu kesatuan. Di antara contoh-contoh yang terjadi tersebut, kasus di India ini diambil sebagai sebuah contoh yang menarik karena ia berhasil membuka banyak tabir ilusi yang dimapankan terus menerus dalam sistem kapitalisme lanjut. Pertama, ilusi yang menyelimuti kaum radikal di Indonesia bahwa sistem kapitalisme global ini adalah sebuah pertempuran antara pemerintah nasional Indonesia melawan dominasi kapitalisme asing, yang berujung pada solusi nasionalisme. Grup Salim adalah grup dagang “nasional” Indonesia yang berdiri di balik label-label dagang Indofood, Indomobil, Indocement, Indosiar, Indomaret, Bank Central Asia, dan lain sebagainya. Sehingga solusi standar dan banal atas globalisasi kapitalisme dari para revolusioner yang setengah-setengah dan terbenam dalam ilusi nasionalis tersebut adalah mendukung produk dalam negeri—dalam hal ini, mendukung produk Indonesia. Mereka menutup mata terhadap bagaimana “korporasi Indonesia” beroperasi di negeri lain. Kedua, ilusi oposisi biner antara kapitalisme versus Komunisme yang masih berjalan hingga saat ini di Indonesia—atau juga di benak fosil-fosil hidup yang mengaku diri sebagai revolusioner Kiri yang tersebar di mana-mana di seluruh penjuru bumi. Ilusi dua taktik perjuangan, yang mana salah satunya adalah perjuangan parlementer, yang diusung oleh para penganut paham Marxisme-Leninisme (dengan penekanan jauh lebih berat terhadap Leninisme-nya) jelas telah terbukti sebagai kekeliruan—pertama, terbukti hanya dalam beberapa tahun pertama pasca revolusi Oktober 1917 di Russia, dan kini terulang di India pasca keruntuhan Blok Timur dengan mengambil bentuk CPI-M. Ketiga, bukti bahwa agama juga dapat membawa pada kesadaran revolusioner apabila diimplikasikan dengan tepat dan tetapi hanya apabila mampu mengesampingkan sebagian besar isu-isunya yang hanya melayani kepentingan kekuasaan[10].

Berbeda dengan di Bengala Barat tersebut, demonstrasi-demonstrasi atas kasus agraria, terutama yang terjadi dalam ruang lingkup nasional Indonesia selalu diatur oleh para pemimpinnya dalam batas-batas sebuah sistem legal yang dapat mentoleransi kekerasan terparah sekalipun apabila hal tersebut dilakukan oleh institusi legal seperti polisi, militer dan juga korporasi yang selalu mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi—sebagaimana yang terjadi atas kasus Pasuruan dan aksi-aksi solidaritas yang terjadi setelahnya. Bahkan setelah jelas terbukti bahwa posisi militer adalah untuk menjaga kepentingan kapital, yang dikuatkan oleh beragam aturan hukum, nyaris semua aksi solidaritas kembali mempertanyakan peran militer. Bukannya menegaskan peran militer sebagai bagian dari struktur utama yang harus diserang, para demonstran hanya mempertanyakan keberpihakan militer—sesuatu yang seharusnya telah sangat jelas diperlihatkan di depan mata. Konfrontasi antar kelas yang harus dilakukan apabila berbicara mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran massa, tereduksi ke dalam sebuah spectacle tentang kesalahan beberapa individu yang hanya menuntut pergantian kepemimpinan di kalangan militer, tentu tanpa menuntut penghapusan sistem yang beroperasi di baliknya. Poin utama dari aksi-aksi solidaritas atas kasus agraria Pasuruan adalah bahwa gerakan revolusioner hanya menyoroti problema legal dengan cara-cara legal. Memang logis apabila menyoroti urusan legal dengan mempertanyakannya dalam batas-batas legal. Tetapi apa yang tidak logis adalah mempertanyakan secara legal sesuatu—termasuk pembunuhan petani oleh militer—yang memang sudah dibenarkan secara legal, seakan sistem ini akan segera memperbaiki kekeliruannya apabila segerombolan demonstran menunjukkan letaknya. Sudah jelas bahwa kondisi yang diderita oleh para petani dalam setiap kasus agraria di berbagai negara di era globalisasi kapitalisme ini berakar pada kontradiksi ekonomi-sosial, dan tak ada hukum legal apapun yang mampu mengenyahkan kontradiksi ini selama hukum-hukum fundamental yang membuat sistem ini berjalan tak pernah tersentuh sama sekali, terlalu jauh untuk mengatakan bahwa hukum fundamentalnya harus ditebas.

Apa yang diperjuangkan oleh para petani insurgen di Nandigram adalah keberanian mereka untuk menuntut hak mereka untuk benar-benar hidup, dan dalam analisa final mereka, hal tersebut membutuhkan perjuangan hidup-mati yang menjungkirbalikkan nilai-nilai dunia lama. Isu utamanya bukan lagi kondisi para petani di Nandigram atau Pasuruan, melainkan kondisi seluruh populasi, yang menemukan salah satu ekspresi terjelasnya di kalangan petani. Kebangkitan para petani India bukanlah sekedar konflik agraria. Ini adalah perang kelas.

Kebangkitan petani Nandigram adalah pemberontakan melawan komoditi, melawan dunia komoditi di mana produsen-konsumen secara hirarkis tersubordinasikan oleh standar-standar komoditi. Kepentingan produksi komoditi menjadi sebuah prioritas utama, terlebih lagi dalam sistem kapitalisme lanjut yang mengglobal yang mengikis nilai-nilai apapun yang tak memberi keuntungan langsung bagi akumulasi kapital. 14.000 hektar tanah yang dirancang oleh Grup Salim untuk pembangunan pabrik adalah untuk industri sepeda motor dengan nama brand: Arjun. Para petani insurgen yang melawan dengan bersenjatakan celurit dan ayat-ayat Al-Qur’an telah benar-benar menyadari bahwa produksi di bawah ekonomi komoditi, sepeda motor Arjun lebih bernilai dibanding pangan dan hidup mereka. Kebangkitan mereka adalah sebuah realisasi terjelas terhadap prinsip yang terdistorsikan: “Bagi setiap orang sesuai dengan kebutuhan palsu mereka”—kebutuhan dideterminasikan serta diproduksi oleh sistem ekonomi, yang mana telah ditolak oleh perjuangan hidup mati mereka. Mereka yang menolak proses produksi kebutuhan palsu tersebut memperlihatkan superioritas manusia atas komoditi. Mereka berhenti tunduk pada berbagai macam bentuk produk yang mendistorsikan refleksi atas kebutuhan nyata mereka. Darah para polisi yang mengalir ke tanah mengkonsumsi sistem konsumsi dan menyerapnya kembali ke dalam tanah.

Kekerasan adalah respon alamiah atas masyarakat yang berjalan secara tak alamiah dan tak manusiawi akibat berkelebihan komoditi. Hal tersebut secara instan mengubur dominasi komoditi serta mengekspos implikasi terjelas dari ekonomi komoditi: militer, polisi dan berbagai macam kelompok yang dibentuk dan direstui negara demi mempertahankan dominasinya atas penggunaan kekerasan. Apakah polisi itu? Ia adalah pelayan aktif dari komoditi, orang yang bersujud sepenuhnya pada komoditi, yang mana pekerjaannya adalah meyakinkan bahwa hasil produksi manusia haruslah tetap berupa komoditi yang memberikan penghargaan tertingginya pada akumulasi kapital, bukan pada manusia. Pemberontakan para petani di Nandigram bukanlah yang pertama, tetapi dalam sejarah milenium Asia pada khususnya, hal tersebut memberikan gambaran jelas bahwa pangan jauh lebih penting daripada kendaraan bermotor. Aksi solidaritas yang muncul di Kolkata beberapa saat setelah tersiar kabar bahwa angka yang meninggal telah mencapai 14 orang, juga tak jauh berbeda. Aksi solidaritas mengambil bentuk pembakaran sebuah bus perusahaan milik negara di jalan utama kota oleh para pemrotes setelah sebelumnya para penumpangnya dipersilakan untuk turun[11].

Yang lebih menarik adalah adanya fakta bahwa para petani Nandigram bukannya akan direlokasi tanpa mendapatkan uang ganti rugi sehingga mereka mengangkat senjata tajam mereka melawan korporasi dan rezim komunis. Di daerah tetangga Nandigram, Orissa, para petani juga menolak menyerahkan tanah mereka kepada POSCO Co. Ltd, korporasi penghasil besi dari Korea Selatan yang menjadi investor asing terbesar di India. Seminggu sebelum bentrokan puncak di Nandigram, terjadi bentrokan antara para petani dengan polisi yang menghasilkan sekitar 50 orang terluka parah[12]. Tetapi mayoritas protes terjadi karena kompensasi yang diberikan oleh pemerintah tidak mencapai angka kesepakatan. Tetapi yang terjadi di Nandigram adalah bahwa para petani menolak menyerahkan tanah mereka dan digantikan dengan uang.

Dalam menyerang spectacle kapitalis dalam nilai-nilai fundamentalnya, para petani insurgen tersebut telah menghajar spectacle itu sendiri—termasuk spectacle oposisi kapitalisme: rezim komunis. Spectacle adalah opium bagi para budak. Di kota-kota besar di manapun, para pekerja diperbudak oleh komoditi saat para petani insurgen tersebut menegasikannya. Para petani Nandigram di desa-desa menuntut jauh lebih mendalam daripada para penduduk kota—inilah problema utama yang tak memiliki solusi lain selain penghancuran sistem sosial global. Inilah mengapa non-petani yang ingin melarikan diri dari perbudakan modern pertama-tama juga harus membangun jaringan perjuangan dengan para petani seperti para petani Nandigram—tentu saja, bukan atas solidaritas terhadap petani, melainkan dalam sebuah penolakan global atas dominasi komoditi dan korporasi, beserta seluruh struktur yang menopangnya: negara dan kekuatan militer-polisinya. Dan dalam melawan dominasi global maka perjuangan revolusioner harus menyadari posisinya sebagai sebuah bagian dari perjuangan global. Tetapi apabila radikalisasi ini tidak berhasil terengkuh terutama seperti di Indonesia di mana negeri korporasi Grup Salim berasal, maka tendensi nasionalislah yang akan muncul, yang mengarah pada anatagonisme banal antar bangsa dan etnik sebagaimana yang terjadi di masa lalu.

Upaya-upaya untuk membangun sebuah nasionalisme separatis Indonesia adalah mimpi yang tak menjawab penindasan utama sistem kapitalisme. Proletariat[13] tak memiliki tanah air. Proletariat berada di negerinya sendiri dan mereka teralienasi. Begitu juga dengan seluruh populasi, tetapi para petani yang tanah-tanahnya digasak demi kokohnya korporasilah pertama-tama yang menyadari hal ini. Dengan demikian, mereka yang mempertahankan tanahnya bukan lagi sektor terbelakang dalam revolusi melawan kapitalisme lanjut, melainkan yang paling maju. Mereka adalah negasi yang sedang berproses. Mereka adalah kaum yang dipinggirkan besar-besaran semenjak Revolusi Industri, mereka juga kaum yang dipersetankan sebagai kaum reaksioner oleh konsepsi-konsepsi teoritik Marxian yang mengaku merepresentasikan perjuangan melawan kapitalisme. Hanya dengan menyadari bahwa diri mereka tak dapat berharap banyak pada para ideolog dan juga hukum legal, maka para petani di Nandigram bangkit. Dan petani Nandigram yang berjuang mati-matian, termasuk dengan cara kekerasan, itulah “sisi buruk yang membuat sejarah dengan cara memprovokasi perjuangan”, mengutip Marx dalam karyanya Kemiskinan Filsafat.

Dunia rasional yang diproduksi oleh Revolusi Industri secara rasional telah membebaskan individu-individu dari batas-batas lokal dan nasionalnya serta menjejaringkannya dalam skala global; tetapi irasionalitasnya jugalah yang memisahkan mereka sekali lagi, dalam kerangka nasional. Teralienasi dari dunianya sendiri, di mana-mana mereka dikelilingi oleh orang asing. Para nasionalis dewasa ini, khususnya di Indonesia, untuk memperlihatkan bahwa satu-satunya cara melawan globalisasi kapitalisme adalah dengan menguatkan kembali negara yang terpisah, sama sekali tak pernah membahas bagaimana “korporasi-korporasi Indonesia” beroperasi baik di lahan-lahan “dalam negeri” maupun di negeri-negeri non-Indonesia karena mengkritisinya adalah berarti juga mengkritisi keyakinan mereka akan ilusi negara bangsa yang terpisah.

Pemberontakan petani insurgen Nandigram adalah sebuah Perang Sipil Spanyol di era milenium. Kali ini, perjuangan mereka harus mampu membangun Brigade Internasional[14] tanpa harus berada di atas tanah perjuangan mereka, melainkan tiap sel Brigade Internasional tersebut harus berjuang di atas tanahnya masing-masing, dan tergabung dalam sebuah perjuangan global yang saling mendukung dalam berbagai aspek universalnya. Perjuangan bersama para petani insurgen Nandigram adalah sebuah perjuangan melawan korporasi di Indonesia sendiri, perjuangan bersama petani Pasuruan adalah perjuangan melawan komoditi yang diproduksi dan direproduksi dalam hidup sehari-hari. Sudah bukan saatnya lagi kita memoderasi ketidakpuasan global, dengan cara memoderasinya, mengintegrasikannya ke dalam sistem legal dengan cara bertumpu pada cara-cara legal semata, proses yang hanya akan mengembalikan setiap impuls pemberontakan ke dalam netralisasi spectacle. Sebuah perjuangan melawan spectacle—bahkan walaupun masih terbatas dalam sekelumit regional seperti Nandigram—membuat segala hal kembali dipertanyakan: ekonomi komoditi, nasionalisme, rezim komunis, nilai-nilai agama; karena kebangkitan tersebut adalah sebuah protes manusia melawan hidup yang tak manusiawi, sebuah protes dari individu-individu yang nyata melawan separasi yang dipaksakan atas komuniti yang mampu memenuhi hidup alamiah manusia dan sosialnya, serta mentransendensikan spectacle.













[1] Seruan dari Sheikh Salek, petani insurgen Nandigram, yang mana saudaranya, Sheikh Salim adalah satu dari enam petani yang meninggal dalam konflik tanggal 7 Januari 2007 antar para petani dengan kader-kader CPI-M. (www.indianews.com, 9 Februari 2007)

[2] Posisi Partai Komunis India (CPI) bervariasi dari waktu ke waktu, tetapi pasca Pemberontakan Telengana yang abortus antar tahun 1946–1951, komposisinya mulai terpecah dalam sebuah kongres partai. Hasilnya, terbentuk beberapa perpecahan, CPI-Marxist atau CPI-M dengan beberapa CPI-Marxis-Leninis (CPI-ML). CPI-M adalah salah satu anggota dari Left Front—aliansi partai-partai Kiri India—yang telah berkuasa pada kursi pemerintahan negara bagian Bengala Barat sejak tahun 1969. CPI-M bahkan sempat menjalankan program land reform di Bengala Barat dan membantu banyak petani tak bertanah untuk mendapatkan haknya atas akses tanah. Kebijakan tersebutlah yang telah berhasil membuat banyak petani Bengala Barat menjadi pendukung aktif CPI-M.

[3] Grup Salim didirikan oleh sahabat dari mantan diktator Soeharto, Sudono Salim atau yang biasa dikenal dengan nama Liem Sioe Liong. Sebelum krisis moneter melanda Asia pada tahun 1997, Grup Salim merupakan korporasi berbasis bisnis keluarga terbesar di Indonesia dengan aset mencapai US$ 10 milyar (sekitar Rp 100 trilyun). Pada bulan Februari 2007, korporasi ini berhasil mendapatkan persetujuan dari CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs—atau komite kabinet bagi urusan-urusan ekonomi) India untuk mengoperasikan investasinya melalui korporasi-korporasi nasional India bagi berbagai bisnis infrastruktur, termasuk dengan West Bengal Industrial Development Co. yang beroperasi di bawah daerah kekuasaan rezim komunis Bengala Barat. Dalam prosesnya, Grup Salim menggunakan nama NKID (New Kolkata International Development Private Ltd.) dengan kapital awal sejumlah 500 juta dolar Amerika.

[4] SEZ adalah kawasan-kawasan yang dipilih secara geografis dimana terdapat hukum perekonomiannya khusus yang lebih liberal dibandingkan hukum perekonomian negaranya sendiri. Kebijakan neoliberal SEZ pertama kali diterapkan di China 1980-an. Langkah ini kemudian diikuti oleh beberapa negara lain seperti India, Iran, Yordania, Polandia, Kazakhstan, Filipina, Russia, dan Ukraina. Di Amerika, SEZ dikenal dengan nama "Urban Enterprise Zones". Pada dasarnya, tujuan pemerintah India membuat program SEZ ini sendiri adalah untuk meningkatkan perekonomian India serta pembangunan infrastruktur tingkat tinggi di negara tersebut. Proyek-proyek SEZ yang menawarkan kelonggaran atas pajak—bahkan sampai ke tahap bebas pajak—tersebut dibuka untuk mengundang investor-investor asing, mendorong tingkat ekspor serta mendongkrak perekonomian India. Secara finansial, Grup Salim mendukung pembangunan SEZ di Bengala karena proyek SEZ membuka peluang bisnis baru bagi mereka di India. Proyek pembangunan SEZ di atas lahan persawahan milik warga di kawasan pedesaan Nandigram adalah 1 dari 230 proyek SEZ lainnya yang telah dibuat proposalnya oleh pemerintah federal India.

[5] 2 Desember 2006 di kawasan Singur, polisi juga menyerang para petani yang sedang melakukan aksi demonstrasi secara damai untuk menentang pengambilalihan secara paksa atas tanah pertanian mereka sebesar 1000 hektar untuk pembangunan pabrik mobil oleh korporasi lokal, Grup Tata. Aksi ini berlanjut menjadi aksi mogok makan selama 25 hari. Tahun 2007, dilaporkan seorang petani yang tanahnya telah direbut, melakukan aksi bunuh diri setelah pabrik mobil tersebut mulai beroperasi.

[6] Asian Human Rights Commision – Urgent Appeals Programme 16 January 2006

[7] The Indian Express, 12 Januari 2007

[8] Sujoy Dhar, 2007. “Nandigram – Once Upon a Time in India” dari www.indiaenews.com

[9] ibidem.

[10] Problema yang umum terjadi dengan isu-isu yang diusung oleh kelompok-kelompok religius, tanpa bermaksud mendikotomikan antara satu dengan lainnya, adalah terlalu fokusnya mereka pada “isu-isu moral” dan mengesampingkan “isu-isu sosial”. Hal seperti ini dapat dilihat, khususnya di Indonesia, tentang bagaimana organisasai semacam MUI misalnya, jauh lebih peduli pada urusan pornografi/pornoaksi dalam pro-kontra RUU APP, bagaimana memberantas kemaksiatan di tengah masyarakat, menggariskan mana Islam yang sejati dan mana yang menyimpang dan patut diberi label sesat, tetapi tidak pernah berurusan dengan isu-isu seperti revisi UU 13/2003 dan RUU Penanaman Modal yang implikasinya jauh lebih serius dalam bidang sosial-ekonomi. Di bawah rezim Wahabiyah Saudi Arabia, kehidupan pribadi individu diatur dengan ketat, tetapi petrodolar, yang berurusan ketat dengan akumulai kapital berjalan dengan lancar dan tentu saja dilindungi hukum.

[11] “Eleven Killed in Clashes in India”, dilansir dari Reuters tanggal 15 Maret 2007 dalam www.theage.com

[12] ibidem.

[13] Proletariat di sini dimaknai ulang dengan merujuk pada konsep yang diajukan oleh para Marxis-Otonomis, yang merujuk pada perluasan insurgensi yang tidak lagi dibatasi oleh tembok pabrik, tapi juga mencakup mereka yang yang bukan merupakan bagian dari ekonomi uang, tapi yang terdominasi oleh rezim akumulasi kapital. Mobilisasi swadaya yang dilakukan oleh masyarakat adat (indigenous), perempuan, mahasiswa (termasuk di dalamnya pelajar pra-universitas tentunya) dan masyarakat subsisten—menunjukkan lingkup “otonomi pekerja” yang jauh lebih luas dari yang dibayangkan sebelumnya. Pemberontakan untuk menuntut pembaharuan pada relasi gender (oleh perempuan, gay dan lesbian), pemberontakan pelajar, pemberontakan masyarakat adat—adalah contoh-contoh insurgensi kelas pekerja yang diorganisir secara otonom oleh para pelakunya. Dan karenanya, pemaknaan tersebut membuat definisi proletariat mencakup semua hal tersebut di atas.

[14] Brigade Internasional adalah sebuah brigade milisi bersenjata yang dibentuk di tengah perang melawan fasisme Franco di era Perang Sipil Spanyol sekitar tahun 1936–1937, yang terdiri dari kelompok-kelompok maupun individu sukarelawan yang hadir dari beragam negara bangsa dan tiba di Spanyol untuk membantu secara fisik melawan pasukan Franco.