Ted Kaczynski
Moralitas dan Revolusi
“Moralitas, rasa bersalah, dan takut akan hukuman berkerja seperti polisi di dalam kepala kita, menghancurkan spontanitas kita, keliaran kita, kemampuan kita untuk menjalani hidup kita sepenuhnya.... Saya mencoba untuk bertindak sesuai dengan keinginan saya, sesuai dorongan spontan saya, tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya.... Saya tidak ingin ada hambatan dalam hidup saya; Saya ingin semua kemungkinan menjadi terbuka.... Ini berarti... menghancurkan semua moralitas.” — Feral Faun, The Cops in Our Heads: Some Thoughts on Anarchy and Morality[1]
Memang benar bahwa konsep moralitas sebagaimana dipahami secara konvensional adalah salah satu alat terpenting yang digunakan sistem untuk mengendalikan kita, dan kita harus membebaskan diri darinya.
Tapi anggaplah pada suatu hari suasana hati Anda sedang buruk. Anda melihat seorang perempuan tua jelek yang tidak punya salah apa-apa pada Anda; tetapi penampilannya membuat Anda kesal, dan “dorongan spontan” Anda mendorong Anda untuk menjatuhkannya dan menendangnya. Atau misalkan Anda memiliki “sesuatu” untuk gadis kecil, jadi “dorongan spontan” Anda membuat Anda memilih seorang anak berusia empat tahun yang lucu, merobek pakaiannya, dan memperkosanya saat dia berteriak ketakutan.
Saya berani bertaruh bahwa tidak ada seorang pun anarkis yang membaca ini yang tidak akan jijik dengan tindakan seperti itu, atau semuanya pasti mencoba untuk mencegahnya jika ia melihat tindakan tersebut dilakukan. Apakah ini hanya konsekuensi dari pengkondisian moral yang dipaksakan oleh masyarakat kita kepada kita?
Saya berpendapat: tidak. Saya mengusulkan bahwa ada semacam “moralitas” alami (perhatikan tanda kutip), atau konsepsi keadilan, yang berjalan sebagai benang merah di semua budaya dan cenderung muncul di dalamnya dalam berbagai bentuk, meskipun bagi budaya tertentu mungkin sering ditenggelamkan atau diubah oleh kekuatan khusus. Mungkin konsepsi keadilan ini cenderung biologis. Bagaimanapun hal itu dapat diringkas dalam Enam Prinsip berikut:
-
Jangan menyakiti siapa pun yang sebelumnya tidak pernah menyakiti Anda, atau tidak pernah mengancam menyakiti Anda.
-
(Prinsip pertahanan diri dan pembalasan) Anda dapat menyakiti orang lain untuk mencegah bahaya yang mengancam Anda, atau sebagai pembalasan atas kerugian yang telah mereka timbulkan pada Anda.
-
Satu perbuatan yang baik layak mendapatkan balasan: Jika seseorang telah membantu Anda, Anda harus bersedia untuk memberikan bantuan yang sebanding jika dan ketika dia membutuhkannya.
-
Yang kuat harus mengutamakan yang lemah.
-
Jangan berbohong.
-
Patuhi dengan setia setiap janji atau kesepakatan yang Anda buat.
Ada beberapa contoh bagaimana Enam Prinsip sering ditenggelamkan oleh kekuatan budaya. Misalnya, di antara orang-orang Indian Navajo, secara tradisional, menipu siapa pun yang bukan anggota suku ketika berdagang dianggap “secara moral dapat diterima” (WA. Haviland, Cultural Anthropology, edisi ke-9., hlm. 207), meskipun ini bertentangan dengan prinsip 1, 5, dan 6. Contoh lain misalnya, dalam masyarakat kita banyak orang akan menolak prinsip pembalasan: Kita dilatih untuk menekan dorongan pembalasan kita dan menyerahkan segala pembalasan serius (yang sekarang disebut sebagai “keadilan”) ke tangan sistem hukum, karena masyarakat industri punya kebutuhan mendesak akan terciptanya ketertiban sosial dan khawatir akan potensi gangguan dari tindakan pembalasan pribadi.
Terlepas dari contoh-contoh seperti itu, saya bersikukuh bahwa Enam Prinsip itu cenderung universal. Tetapi apakah seseorang menerima atau tidak bahwa Enam Prinsip bersifat universal, saya merasa aman untuk mengasumsikan bahwa hampir semua pembaca artikel ini akan setuju dengan prinsip-prinsip tersebut (dengan kemungkinan pengecualian dari prinsip pembalasan dendam) dalam beberapa bentuk atau lainnya. Oleh karena itu Enam Prinsip dapat menjadi dasar untuk diskusi ini.
Saya berpendapat bahwa Enam Prinsip tidak boleh dianggap sebagai kode moral, karena beberapa alasan.
Pertama. Prinsip-prinsip tersebut tidak jelas dan dapat ditafsirkan sedemikian luas sehingga tidak akan ada kesepakatan yang konsisten mengenai penerapannya dalam kasus-kasus yang konkret.
Misalnya, jika Smith ngotot untuk memutar radionya dengan volume keras sehingga mengganggu tidur Jones, dan jika Jones menghancurkan radio Smith, apakah tindakan Jones menimbulkan kerugian yang tidak beralasan terhadap Smith, atau apakah pembelaan diri itu sah untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan Smith pada Jones? Tentang pertanyaan ini Smith dan Jones kemungkinan besar tidak akan setuju! (Bagaimanapun, ada batasan dalam menafsirkan Enam Prinsip itu. Saya membayangkan akan sulit menemukan siapa pun dalam budaya mana pun yang akan menafsirkan prinsip-prinsip tersebut sedemikian rupa untuk membenarkan pelecehan fisik brutal terhadap perempuan tua yang tidak bersalah atau pemerkosaan terhadap gadis empat tahun.)
Kedua. Kebanyakan orang akan setuju bahwa kadang-kadang “secara moral” dibenarkan untuk membuat pengecualian terhadap Enam Prinsip. Jika teman Anda telah menghancurkan peralatan penebangan milik sebuah perusahaan kayu besar, dan jika polisi datang untuk menanyakan siapa yang melakukannya, setiap anarkis hijau akan setuju bahwa berbohong dan berkata, “Saya tidak tahu” dapat dibenarkan.
Ketiga. Enam Prinsip umumnya tidak diperlakukan seolah-olah mereka memiliki kekuatan dan kebakuan hukum moral yang benar. Orang sering melanggar Enam Prinsip bahkan ketika tidak ada pembenaran “moral” untuk melakukannya. Selain itu, sebagaimana telah dicatat, kode moral masyarakat tertentu sering kali bertentangan dan mengesampingkan Enam Prinsip. Ketimbang hukum, prinsip hanyalah semacam panduan, ekspresi dari dorongan hati kita yang lebih murah hati yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang nantinya mungkin kita lihat kembali dengan rasa jijik.
Keempat. Saya menyarankan bahwa istilah “moralitas” harus digunakan hanya untuk menunjuk kode perilaku yang dipaksakan secara sosial yang khusus untuk masyarakat, budaya, atau subkultur tertentu. Karena Enam Prinsip, dalam beberapa bentuk atau lainnya, cenderung universal dan mungkin punya kecenderungan biologis, mereka tidak boleh digambarkan sebagai moralitas. Dengan asumsi bahwa sebagian besar anarkis akan menerima Enam Prinsip, apa yang dilakukan anarkis (atau, setidaknya, anarkis tipe individualis) adalah mengklaim hak untuk menafsirkan prinsip-prinsip itu untuk dirinya sendiri dalam situasi konkret apa pun di mana dia terlibat dan memutuskan sendiri kapan untuk membuat pengecualian terhadap prinsip-prinsip, daripada membiarkan otoritas membuat keputusan untuknya.
Namun, ketika orang menafsirkan Enam prinsip untuk diri mereka sendiri, konflik muncul karena individu yang berbeda menafsirkan prinsip secara berbeda. Untuk alasan ini antara lain, hampir semua masyarakat telah mengembangkan aturan yang membatasi perilaku dengan cara yang lebih tepat daripada Enam Prinsip. Dengan kata lain, setiap kali sejumlah orang bersama-sama untuk jangka waktu yang lama, hampir tidak dapat dihindari bahwa beberapa derajat moralitas akan berkembang. Hanya pertapa penyendiri yang benar-benar bebas. Ini bukan upaya untuk menyanggah gagasan anarki. Sekalipun tidak ada masyarakat yang benar-benar bebas dari moralitas, tetap ada perbedaan besar antara masyarakat yang beban moralitasnya ringan dan masyarakat yang beban moralnya berat. Orang-orang Pigmi dari hutan hujan Afrika, seperti yang dijelaskan oleh Colin Turnbull dalam bukunya The Forest People and Wayward Servants: The Two Worlds of the African Pygmies, memberikan contoh masyarakat yang tidak jauh dari idealisme anarkis. Aturan mereka sedikit dan fleksibel dan memungkinkan ukuran kebebasan pribadi yang sangat murah hati. (Namun, meskipun mereka tidak memiliki polisi, pengadilan atau penjara, Turnbull tidak menyebutkan adanya kasus pembunuhan di antara mereka.)
Sebaliknya, dalam masyarakat yang berteknologi maju, yang mekanisme sosialnya kompleks dan kaku, masyarakat macam itu hanya dapat berfungsi jika perilaku manusia diatur secara ketat. Akibatnya masyarakat seperti itu membutuhkan sistem hukum dan moralitas yang jauh lebih ketat. (Untuk tujuan sekarang kita tidak perlu membedakan antara hukum dan moralitas. Kita hanya akan menganggap hukum sebagai jenis moralitas tertentu, yang tidak masuk akal, karena dalam masyarakat kita secara luas kita akan dianggap tidak bermoral jika melanggar hukum.) Orang-orang kolot mengeluhkan kelonggaran moral dalam masyarakat modern, dan memang benar bahwa dalam beberapa hal masyarakat kita relatif bebas dari moralitas. Tetapi saya berpendapat bahwa relaksasi moralitas masyarakat kita dalam seks, seni, sastra, pakaian, agama, dll., sebagian besar merupakan reaksi terhadap pengetatan kontrol yang ketat terhadap perilaku manusia dalam domain praktis. Seni, sastra, dan sejenisnya memberikan jalan keluar yang tidak berbahaya bagi dorongan-doromhan pemberontakan yang akan berbahaya bagi sistem jika mereka mengambil arah yang lebih praktis, dan kepuasan hedonistik seperti pemuasan berlebihan dalam seks atau makanan, atau bentuk-bentuk hiburan yang sangat merangsang, membantu orang untuk melupakan hilangnya kebebasan mereka.
Bagaimanapun juga, jelas bahwa dalam masyarakat mana pun, beberapa moralitas melayani fungsi-fungsi praktis. Salah satu fungsinya adalah untuk mencegah konflik atau memungkinkan penyelesaiannya tanpa menggunakan kekerasan. (Menurut buku Elizabeth Marshall Thomas, The Harmless People, Vintage Books, Random House, New York, 1989, halaman 10, 82, 83, orang-orang Bushmen di Afrika bagian selatan memiliki hak milik pribadi untuk mengumpulkan makanan di area tertentu di padang rumput, dan mereka sangat menghormati hak milik ini. Sangat mudah untuk melihat bagaimana aturan tersebut dapat mencegah konflik penggunaan sumber daya makanan.)
Karena kaum anarkis menempatkan nilai yang tinggi pada kebebasan pribadi, mereka mungkin ingin menjaga moralitas seminimal mungkin, bahkan jika ini merugikan mereka dalam keselamatan pribadi atau keuntungan praktis lainnya. Bukan tujuan saya di sini untuk mencoba menentukan di mana harus mencapai keseimbangan antara kebebasan dan keuntungan praktis dari moralitas, tetapi saya ingin menarik perhatian pada satu hal yang sering diabaikan: manfaat praktis atau materialistis dari moralitas diimbangi oleh biaya psikologis dengan menekan dorongan kita “yang tidak bermoral”. Lazim diketahui kalau kalangan moralis mengukur konsep “kemajuan” dari sejauh mana umat manusia menjadi semakin bermoral. Semakin banyak dorongan “yang tidak bermoral” yang harus ditekan dan diganti dengan perilaku “beradab”. Bagi orang-orang ini, moralitas tampaknya merupakan tujuan itu sendiri. Mereka sepertinya tidak pernah bertanya mengapa manusia harus menjadi lebih bermoral. Tujuan apa yang harus dilayani oleh moralitas? Jika tujuannya adalah sesuatu yang menyerupai kesejahteraan manusia, maka moralitas yang semakin agresif dan intensif hanya dapat menjadi kontraproduktif, karena dapat dipastikan bahwa biaya psikologis untuk menekan dorongan “tidak bermoral” pada akhirnya akan lebih besar daripada keuntungan apa pun yang diberikan oleh moralitas (kalau bukannya hal itu sudah terjadi). Faktanya, jelas bahwa, alasan apa pun yang mereka ciptakan, motif sebenarnya dari para moralis adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan psikologis mereka sendiri dengan memaksakan moralitas mereka pada orang lain. Dorongan mereka menuju moralitas bukanlah hasil dari program rasional apa pun untuk meningkatkan nasib umat manusia.
Moralitas agresif ini tidak ada hubungannya dengan Enam Prinsip keadilan. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan mereka. Dengan mencoba memaksakan moralitas mereka pada orang lain, baik dengan paksaan atau melalui propaganda dan pendidikan, para moralis melakukan kerusakan yang tidak beralasan yang bertentangan dengan prinsip yang pertama dari Enam Prinsip. Kita bisa ingat lagi tentang misionaris abad kesembilan belas yang membuat orang primitif merasa bersalah tentang praktik seksual mereka, atau kaum kiri modern yang mencoba menekan ucapan yang salah secara politis.
Moralitas sering bertentangan dengan Enam Prinsip dengan cara yang berbeda juga. Beberapa contoh umpamanya: Dalam masyarakat kita, kepemilikan pribadi tidak mirip dengan kepemilikan ala orang-orang Bushmen —yang ditujukan untuk menghindari konflik atas penggunaan sumber daya. Sebaliknya, kepemilikan pribadi kita adalah sistem di mana orang atau organisasi tertentu mengambil alih kendali atas sejumlah besar sumber daya yang mereka gunakan untuk mengerahkan kekuasaan atas orang lain. Dalam hal ini mereka jelas melanggar prinsip keadilan yang pertama dan keempat. Dengan mengharuskan kita agar menghormati properti, moralitas masyarakat kita membantu melestarikan sistem yang jelas-jelas bertentangan dengan Enam Prinsip.
Di antara banyak orang primitif, bayi yang cacat dibunuh saat lahir (lihat, misalnya, Paul Schebesta, Die Bambuti-Pygmäen vom Ituri, I.Band, Institut Royal Colonial Belge, Brussels, 1938, hlm 138), dan praktik serupa tampaknya tersebar luas di Amerika Serikat hingga sekitar pertengahan abad ke-20. “Bayi yang lahir cacat atau terlalu kecil atau kebiru-biruan dan tidak bernapas dengan baik dicatat [oleh dokter] sebagai lahir mati, tidak terlihat dan dibiarkan mati.” Autl Gawande, “The Score,” The New Yorker, 9 Oktober 2006, hlm 64. Dewasa ini, praktik semacam itu akan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral. Tetapi profesional kesehatan mental yang mempelajari masalah psikologis penyandang cacat dapat memberi tahu kita seberapa parah masalah ini sering terjadi. Benar, bahkan di antara orang yang cacat parah —misalnya, mereka yang lahir tanpa lengan atau kaki— terkadang ada individu yang mencapai kehidupan yang memuaskan. Tetapi kebanyakan orang dengan tingkat kecacatan seperti itu dikutuk untuk menjalani kehidupan dengan perasaan rendah diri dan ketidakberdayaan, dan membesarkan bayi dengan kelainan bentuk yang ekstrim sampai ia cukup besar untuk menyadari ketidakberdayaannya sendiri biasanya merupakan tindakan kekejaman. Dalam kasus tertentu, tentu saja, mungkin sulit untuk menyeimbangkan kemungkinan bahwa bayi yang cacat akan menjalani kehidupan yang menyedihkan, jika dibesarkan, dengan kemungkinan bahwa ia akan mencapai kehidupan yang berharga. Namun, intinya adalah kode moral masyarakat modern tidak mengizinkan penyeimbangan seperti itu. Ini secara otomatis mengharuskan supaya setiap bayi yang lahir dibesarkan, tidak peduli seberapa parah cacat fisik atau mentalnya, dan tidak peduli seberapa jauh kemungkinan bahwa hidupnya hanyalah menjalani kemalangan. Ini adalah salah satu aspek moralitas modern yang paling durjana.
Militer diharapkan untuk membunuh atau menahan diri dari membunuh dalam kepatuhan buta kepada pemerintah; polisi dan hakim diharapkan untuk memenjarakan atau membebaskan orangorang yang secara mekanis mematuhi hukum. Tentara, hakim, atau polisi yang bertindak menurut rasa keadilan mereka sendiri daripada sesuai dengan aturan sistem akan dianggap sebagai “tidak etis” dan “tidak bertanggung jawab”. Seorang hakim yang bermoral dan “bertanggung jawab” akan mengirim seseorang ke penjara jika hukum memerintahkannya untuk melakukannya, bahkan jika orang itu tidak bersalah menurut Enam Prinsip.
Klaim moralitas sering dijadikan topeng untuk menutupi apapun yang sebenarnya adalah pemaksaan kehendak sendiri pada orang lain. Jadi, jika seseorang berkata, “Saya akan mencegah Anda melakukan aborsi (atau dari berhubungan seks atau makan daging atau sesuatu yang lain) hanya karena saya pribadi menganggapnya menyinggung”, usahanya untuk memaksakan kehendaknya akan dianggap sombong dan keterlaluan. Tetapi jika dia mengklaim memiliki dasar moral untuk apa yang dia lakukan, jika dia berkata, “Saya akan mencegah Anda melakukan aborsi karena itu tidak bermoral”, maka upayanya untuk memaksakan kehendaknya memperoleh pembenaran tertentu, atau paling tidak cenderung diperlakukan dengan lebih hormat daripada jika dia tidak membuat klaim moral.
Orang-orang yang sangat terikat dengan moralitas masyarakatnya sendiri sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Pengusaha yang sangat bermoral dan Kristen seperti John D. Rockefeller menggunakan metode curang untuk mencapai kesuksesan, seperti yang diakui oleh Allan Nevin dalam biografinya yang mengagumi Rockefeller. Saat ini, saling mencurangi hampir merupakan bagian tak terelakkan dari setiap perusahaan bisnis skala besar. Penyimpangan kebenaran yang disengaja, cukup serius sehingga sama saja dengan kebohongan, dalam praktiknya diperlakukan sebagai perilaku yang dapat diterima di kalangan politisi dan jurnalis, meskipun kebanyakan dari mereka tidak diragukan lagi menganggap diri mereka sebagai orang yang bermoral.
Saya memiliki brosur yang dikirim oleh majalah bernama The National Interest. Di dalamnya saya menemukan:
“Tugas di tangan Anda adalah untuk membela kepentingan bangsa kita di luar negeri, dan menggalang dukungan di dalam negeri untuk upaya Anda.”
“Tentu saja, Anda tidak naif. Anda percaya bahwa, baik atau buruk, politik internasional pada dasarnya tetap merupakan politik kekuasaan--seperti yang diamati Thomas Hobbes, ketika tidak ada kesepakatan di antara negara-negara, klub selalu menjadi riuh.”
Ini adalah pembelaan blak-blakan Machiavellianisme dalam urusan internasional, meskipun aman untuk mengasumsikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas selebaran yang baru saja saya kutip adalah penganut moralitas konvensional yang teguh di Amerika Serikat. Bagi orang-orang seperti itu, saya sarankan, moralitas konvensional berfungsi sebagai pengganti Enam Prinsip. Selama orang-orang ini mematuhi moralitas konvensional, mereka memiliki rasa kebenaran yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan prinsip-prinsip keadilan tanpa merasa terganggu.
Cara lain di mana moralitas bertentangan dengan Enam Prinsip adalah bahwa moralitas sering menjadi pembenaran untuk berperilaku buruk atau mengeksploitasi orang-orang yang telah melanggar kode moral atau hukum suatu masyarakat tertentu. Di Amerika Serikat, para politisi mempromosikan karier mereka dengan “bersikap tegas terhadap kejahatan” dan menganjurkan hukuman keras bagi orang-orang yang melanggar hukum. Jaksa sering mencari kemajuan pribadi dengan bersikap keras terhadap terdakwa seperti yang diizinkan oleh hukum. Ini memuaskan dorongan sadis dan otoriter tertentu dari publik dan menghilangkan ketakutan kelas istimewa terhadap kekacauan sosial. Semuanya tidak ada hubungannya dengan Enam Prinsip keadilan. Banyak dari “penjahat” yang dikenai hukuman berat -misalnya, orang yang dihukum karena memiliki mariyuana- tidak melanggar Enam Prinsip. Tetapi bahkan di mana pelaku telah melanggar Enam Prinsip, perlakuan keras mereka tidak dimotivasi oleh kepedulian terhadap keadilan, atau bahkan moralitas, tetapi ambisi pribadi politisi dan jaksa atau oleh selera sadis dan hukuman publik. Moralitas hanya memberikan alasan.
Intinya, siapa pun yang melihat masyarakat modern dari kejauhan akan melihat bahwa, untuk semua penekanannya pada moralitas, ia sangat tidak mematuhi prinsip-prinsip keadilan. Tentu saja tidak sebaik seperti sebagian besar masyarakat primitif.
Membiarkan berbagai pengecualian, tujuan utama yang dilayani moralitas dalam masyarakat modern adalah untuk memfasilitasi berfungsinya sistem tekno-industrial. Berikut cara kerjanya:
Konsepsi kita tentang keadilan dan moralitas sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Sebagai contoh, saya merasa dengan kuat dan tulus bahwa sangat adil bagi saya untuk menghancurkan peralatan seseorang yang menebang hutan. Namun sebagian alasan mengapa saya merasa seperti ini adalah karena keberadaan hutan yang berkelanjutan melayani kebutuhan pribadi saya. Jika saya tidak memiliki keterikatan pribadi dengan hutan, saya mungkin merasa berbeda. Demikian pula, kebanyakan orang kaya mungkin sungguh merasa bahwa undang-undang yang membatasi cara mereka menggunakan properti mereka sendiri itu tidak adil. Tidak ada keraguan bahwa, betapapun tulusnya perasaan ini, mereka sebagian besar dimotivasi oleh kepentingan pribadi.
Orang-orang yang menduduki posisi kekuasaan dalam sistem memiliki kepentingan dalam mempromosikan keamanan dan perluasan sistem. Ketika orang-orang ini merasakan bahwa ide-ide moral tertentu memperkuat sistem atau membuatnya lebih aman, maka, baik dari kepentingan pribadi yang sadar atau karena perasaan moral mereka dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, mereka menerapkan tekanan kepada media dan para pendidik untuk mempromosikan ide-ide moral ini. Dengan demikian, persyaratan menghormati properti, dan perilaku yang tertib, penurut, mematuhi aturan, kooperatif, telah menjadi nilai moral dalam masyarakat kita (walaupun persyaratan ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan) karena diperlukan untuk berfungsinya sistem organisasi. Demikian pula; harmoni dan kesetaraan antara ras dan kelompok etnis yang berbeda adalah nilai moral masyarakat kita karena konflik antar ras dan antar etnis menghambat berfungsinya sistem. Perlakuan yang sama terhadap semua ras dan kelompok etnis mungkin diperlukan oleh prinsip-prinsip keadilan, tetapi ini bukanlah alasan mengapa hal itu menjadi nilai moral masyarakat kita. Ini adalah nilai moral masyarakat kita karena itu baik untuk sistem tekno-industrial. Pengekangan moral tradisional pada perilaku seksual telah dilonggarkan karena orang-orang yang memiliki kekuasaan melihat bahwa pengekangan ini tidak diperlukan untuk berfungsinya sistem dan bahwa pengekangan hanya menghasilkan ketegangan dan konflik yang berbahaya bagi sistem.
Yang secara khusus memerintah kita adalah larangan moral kekerasan dalam masyarakat kita. (Maksud saya tentang “kekerasan” adalah serangan fisik terhadap manusia atau penerapan kekuatan fisik pada manusia.) Beberapa ratus tahun yang lalu, kekerasan itu sendiri tidak dianggap tidak bermoral dalam masyarakat Eropa. Bahkan, di bawah kondisi yang sesuai, itu dikagumi. Kelas sosial yang paling bergengsi adalah kaum bangsawan, yang saat itu merupakan kasta prajurit. Bahkan sebelum kemunculan industri, kekerasan tidak dianggap sebagai kejahatan terbesar, dan nilai-nilai tertentu lainnya -kebebasan pribadi misalnya- dirasakan lebih penting daripada menghindari kekerasan. Di Amerika, hingga abad kesembilan belas, sikap publik terhadap polisi adalah negatif, dan pasukan polisi tetap lemah dan tidak efisien karena dianggap mengancam kebebasan. Orang-orang lebih memilih untuk membela diri mereka sendiri dan menerima tingkat kekerasan yang cukup tinggi dalam masyarakat daripada mempertaruhkan kebebasan pribadi mereka.[2]
Semenjak itu, sikap terhadap kekerasan telah berubah secara dramatis. Hari ini media, sekolah, dan semua yang berkomitmen pada sistem mencuci otak kita untuk percaya bahwa kekerasan di atas segalanya tidak boleh kita lakukan. (Tentu saja, ketika sistem merasa nyaman untuk menggunakan kekerasan--melalui polisi atau militer -untuk tujuannya sendiri, ia selalu dapat menemukan alasan untuk melakukannya.)
Kadang-kadang ada yang bilang kalau sikap modern terhadap kekerasan adalah hasil dari pengaruh lembut Kekristenan, tetapi ini tidak masuk akal. Periode di mana Kekristenan paling kuat di Eropa, Abad Pertengahan, adalah zaman yang sangat kejam. Selama berlangsungnya Revolusi Industri dan perubahan teknologi yang mengikutinya, sikap terhadap kekerasan telah diubah, dan dalam kurun waktu yang sama pengaruh Kekristenan telah sangat melemah. Jelas bukan Kekristenan yang mengubah sikap terhadap kekerasan.
Hal ini diperlukan supaya masyarakat industri modern dapat berfungsi; bahwa orang harus bekerja sama dengan cara yang kaku, yang seperti mesin, dengan mematuhi aturan, mengikuti perintah dan jadwal, melaksanakan prosedur yang ditentukan. Akibatnya sistem membutuhkan, di atas segalanya, kepatuhan manusia dan ketertiban sosial. Dari semua perilaku manusia, kekerasan adalah yang paling mengganggu tatanan sosial, dan karenanya yang paling berbahaya bagi sistem. Ketika Revolusi Industri berlangsung, kelas-kelas yang kuat, yang menyadari bahwa kekerasan semakin bertentangan dengan kepentingan mereka, mengubah sikap mereka terhadap kekerasan. Karena pengaruh mereka dominan dalam menentukan apa yang dicetak oleh pers dan diajarkan di sekolah-sekolah, mereka secara bertahap mengubah sikap seluruh masyarakat, sehingga saat ini sebagian besar orang kelas menengah, dan bahkan sebagian besar dari mereka yang menganggap diri mereka memberontak terhadap sistem, percaya bahwa kekerasan adalah dosa utama. Mereka membayangkan bahwa penentangan mereka terhadap kekerasan adalah ekspresi dari keputusan moral di pihak mereka, dan dalam arti tertentu memang demikian, tetapi ini didasarkan pada moralitas yang dirancang untuk melayani kepentingan sistem dan ditanamkan melalui propaganda. Kenyataannya, orang-orang ini telah dicuci otak.
Tak perlu dikatakan lagi bahwa untuk membawa revolusi melawan sistem tekno-industrial, moralitas konvensional harus dibuang. Salah satu dari dua poin utama yang saya coba sampaikan dalam artikel ini adalah bahwa penolakan paling radikal terhadap moralitas konvensional tidak melulu supaya kita meninggalkan kesusilaan manusia: ada moralitas yang “alami” (dan dalam beberapa hal mungkin universal) -atau, saya lebih suka menyebutnya sebagai konsep keadilan- yang cenderung menjaga perilaku kita tetap “layak” terhadap orang lain bahkan ketika kita telah membuang semua moralitas formal.
Poin utama lain yang saya coba sampaikan adalah bahwa konsep moralitas digunakan untuk banyak tujuan yang tidak ada hubungannya dengan kesusilaan manusia atau dengan apa yang saya sebut “keadilan”. Masyarakat modern khususnya menggunakan moralitas sebagai alat dalam memanipulasi perilaku manusia untuk tujuan yang seringkali sama sekali tidak sesuai dengan kesusilaan manusia.
Jadi, begitu kaum revolusioner memutuskan bahwa bentuk masyarakat yang sekarang harus dihilangkan, tidak ada alasan mengapa mereka harus ragu-ragu untuk menolak moralitas yang ada; dan penolakan mereka terhadap moralitas bukan berarti penolakan terhadap kesusilaan manusia.
Tidak dapat disangkal, bagaimanapun, bahwa revolusi melawan sistem tekno-industrial akan melanggar kesusilaan manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Dengan runtuhnya sistem, apakah itu spontan atau akibat revolusi, banyak orang tak berdosa akan menderita dan mati. Situasi kita saat ini adalah salah satu situasi di mana kita harus memutuskan apakah akan melakukan ketidakadilan dan kekejaman untuk mencegah kejahatan yang lebih besar.
Sebagai perbandingan, pertimbangkan Perang Dunia II. Pada saat itu, ambisi para diktator yang kejam hanya dapat digagalkan dengan melakukan perang dalam skala besar, dan, mengingat kondisi peperangan modern, jutaan warga sipil tak terelakkan terbunuh atau dibantai. Hanya sedikit orang yang akan menyangkal bahwa ini merupakan ketidakadilan yang ekstrem dan tidak dapat dimaafkan bagi para korban, namun lebih sedikit lagi yang akan berpendapat bahwa Hitler, Mussolini, dan militeris Jepang seharusnya dibiarkan menguasai dunia.
Jika berperang dalam Perang Dunia II, terlepas dari kekejaman yang parah terhadap jutaan orang yang tidak bersalah yang menyertainya dapat diterima, maka revolusi melawan sistem tekno-industrial harus dapat diterima juga. Seandainya kaum fasis mendominasi dunia, mereka pasti akan memperlakukan populasi subjek mereka dengan brutal, akan membuat jutaan orang menjadi budak di bawah kondisi yang keras, dan akan memusnahkan banyak orang secara langsung.
Namun, betapapun mengerikannya hal itu, tampaknya hampir sepele dibandingkan dengan bencana yang mengancam kita akibat sistem tekno-industrial. Hitler dan sekutunya hanya mencoba mengulangi dalam skala yang lebih besar jenis kekejaman yang telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah peradaban. Ancaman oleh teknologi modern benar-benar tak ada bandingnya. Hari ini kita harus bertanya pada diri sendiri apakah perang nuklir, bencana biologis, atau kehancuran ekologis akan menghasilkan korban yang berkali-kali lipat lebih besar daripada korban Perang Dunia II; apakah ras manusia akan terus ada atau akan digantikan oleh mesin cerdas atau makhluk aneh hasil rekayasa genetika; apakah sisa-sisa terakhir dari martabat manusia akan hilang, tidak hanya selama keberadaan rezim totaliter tertentu tetapi untuk selamanya; apakah dunia kita bahkan akan dapat dihuni beberapa ratus tahun dari sekarang. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang akan mengklaim bahwa Perang Dunia II dapat diterima tetapi revolusi melawan sistem tekno-industrial tidak? Meskipun revolusi pasti akan melibatkan pelanggaran prinsip-prinsip keadilan, kaum revolusioner harus melakukan segala upaya untuk menghindari pelanggaran prinsip-prinsip itu lebih dari yang benar-benar diperlukan -tidak hanya demi menghormati kesusilaan manusia, tetapi juga untuk alasan praktis. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan sejauh hal itu tidak bertentangan dengan aksi revolusioner, kaum revolusioner akan memenangkan rasa hormat dari kaum non-revolusioner, akan mampu merekrut orang-orang yang lebih baik untuk menjadi revolusioner, dan akan meningkatkan harga diri gerakan revolusioner, sehingga memperkuat esprit de corps-nya.
[1] The Quest for the Spiritual: A Basis for a Radical Analysis of Religion, and Other Essays oleh Feral Faun, diterbitkan oleh Green Anarchist, BCM 1715, London WC 1N 3XX, United Kingdom.
[2] Lihat Hugh Davis Graham dan Ted Robert Gurr (penyunting), Violence in America: Historical and Comparative Perspectives, Bantam Books, New York, 1970, Bagian 12, oleh Roger Lane; juga, The New Encyclopædia Britannica, 15th Edition, 2003, Volume 25, artikel “Police,” hlm 959–960. Tentang sikap pada Abad Pertengahan terhadap kekerasan dan alasan mengapa sikap itu berubah, lihat Norbert Elias, The Civilizing Process, Edisi Revisi, Blackwell Publishing, 2000, hlm 161–172.