Veronika Koman (VK) adalah pengacara HAM keturunan Tionghoa yang vokal dalam pembelaannya terhadap Papua Barat (West Papua –sebutan sebagaimana dikehendaki kawan-kawan Papua). Berikut adalah wawancara Jurnal Anarki, sebagaimana dicomot dalam Edisi Menjelang Badai yang terbit pada 2019 lalu. Setelah wawancara ini dilakukan, kerusuhan di berbagai kota di Papua terjadi. Penyebabnya, penyerangan terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Kota Surabaya, pada 17 Agustus 2019. VK yang saat itu di Australia, dijadikan kambing hitam oleh pemerintah. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim telah menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Veronica Koman pada 20 September 2019. Veronica dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian dan hoax, dan terancam dijerat UU ITE. Ia jadi salah perempuan “most wanted” negara brengsek ini karena munculnya berbagai desakan atas Kedubes Indonesia dan Interpol untuk menangkapnya.

Boleh ceritakan latar belakang seorang VK yang bukan sebagai ‘pengacara’, tapi lebih secara personal?

Aku dibesarkan di keluarga Tionghoa konservatif kelas menengah. Dari dulu aku sudah merasa sensitif terhadap ‘ketidakadilan sosial’, tapi belum tahu namanya itu. Aku kuliah di universitas paling borjuis seantero Indonesia. Teman-teman kuliahku dulu anak para bos dan pejabat, para sosialita Jakarta yang keluarganya muncul di tiap terbitan majalah Bazaar. Salah satu housemate-ku dulu pergi pulang Melbourne di akhir pekan hanya karena kangen makan burger dekat rumahnya yang di sana. Kayaknya aku [yang paling] terproletar. (Tertawa).

Akhir kuliah baru aku mulai terpapar tulisan feminisme dan marxisme dari internet. Begitu lulus aku diterima bekerja di firma hukum korporat nomor satu di Indonesia afiliasi US bergaji dolar. Aku ditempatkan di divisi “pertambangan dan infrastruktur”. Aku justru diradikalisasi di sini. Tugasku saat itu mencari celah hukum bagi perusahaan-perusahaan (asing) yang melanggar hukum lingkungan dan menindas masyarakat. Suatu pagi di bulan ke-3, alih-alih berangkat ke kantor, bangun tidur aku putuskan untuk ke Pelabuhan Muara Angke. Naik kapal nelayan pertama yang berangkat ke pulau terjauh. Di atas kapal baru tanya yang bawa kapal nanti aku bisa numpang tidur di mana. Akhirnya aku tidur bersama keluarganya di rumahnya selama beberapa hari. Keramahan, kesederhanaan, dan kesusahan hidup keluarga besarnya membuatku menemukan jawabanku. Aku selesai untuk bekerja bagi kapitalis dan tidak pernah menengok kembali ke dunia tersebut.

Pengalamanku berada di lingkungan elit ketika kuliah dan kerja pertamaku membuatku tidak penasaran lagi dengan hidup berkelimpahan uang dan berstatus sosial tinggi itu seperti apa, karena aku pernah menyaksikannya dengan begitu dekat. Hingga saat ini, aku suka pergi solo backpacking dadakan. Aku merasa merdeka menjadi manusia bebas, anarki, banyak waktu untuk kontemplasi dan refleksi diri, juga jadi kenal lebih dekat dengan orang dan lingkungan baru yang aku datangi. Kalau bawa travelmate, biasanya aku dikomplain karena katanya gayaku terlalu “gak pake otak”. Ada satu travelmate yang berikrar kapok tidak akan mau traveling denganku lagi tapi mengakui bahwa itu pengalaman terseru dan tidak akan pernah dia lupakan hahaha.

Di satu surat kabar online, VK dulu pernah menyatakan diri sebagai seseorang yang ‘sangat nasionalis’, apa yang merubah pandangan VK terkait nasionalisme?

Menurutku, sistem pendidikan Indonesia memang dirancang untuk membuat pelajar menjadi patriotik dan nasionalis karena digerogoti militerisme. Aku awalnya terpapar internasionalisme dari marxisme. Hingga kemudian aku menemukan semangat internasionalisme yang paripurna di anarkisme, karena mitos kehebatan negara dipangkas habis.

Pengalamanku menjadi pengacara bagi para pencari suaka dan pengungsi juga mengajarkan diriku mengenai hal ini. Hanya karena sebuah buku kecil bernama paspor dan secarik kertas bernama visa membuat jutaan orang hidup luntang lantung ditolak negara-negara xenophobic. Padahal dari jutaan tahun manusia hidup di muka bumi ini, konsep negara dengan batas-batasnya baru ada selama beberapa ratus tahun belakangan ini, tepatnya sejak Perjanjian/Sistem Westphalia tahun 1648.

Paradoksnya, pengalamanku menjadi pengacara West Papua membuatku tidak serta merta melepehkan ideologi nasionalisme. Nasionalisme membuat mataku sempat dibutakan ketika pertama kali ditampar kebenaran soal apa yang Indonesia lakukan di sana. Tapi aku juga bisa menghargai nasionalisme West Papua sebagai sesuatu yang mampu menyatukan mereka dalam melawan kolonialisme Indonesia. Sama seperti nasionalisme Indonesia yang dulu menyatukan orang Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Cita-cita dan harapan untuk menjadi negara sendiri, terbebas dari negara penghisap. Makanya aku tidak puritan dengan anti-nasionalisme, karena menyadari adanya paradoks dari nilai tersebut. Meski aku pribadi adalah internasionalis.

Bagiku para “NKRI harga mati” adalah fasis kauvinis bukan nasionalis.

Sebagai seorang pengacara muda, nama VK sudah terdengar dimana-mana, khususnya dalam aktivitas advokasi para pejuang di West Papua. Apa sebenarnya yang menjadi faktor utama VK untuk menjadi seorang pengacara?

Meski tentu ada hukum yang bertujuan murni baik, tapi aku percaya bahwa hukum itu dibuat oleh penguasa untuk melindungi kepentingan penguasa. Kita perlu mengerti hukum untuk bisa menerobos hukum tersebut, untuk melawan balik penindasan lewat kerangka hukum itu juga, meski revolusi pasti datangnya dari kekuatan rakyat di jalanan, bukan dari sini. Tidak akan ada revolusi yang tidak akan melanggar hukum karena revolusi itu mengguncang status quo. Semua pahlawan revolusi pasti pernah berstatus kriminal.

Sedangkan terkait hukum internasional, kita berada dalam ilusi bahwa hukum internasional itu demokratik dan agung, padahal masih dalam genggaman para imperialis. Hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB yaitu US, UK, Rusia, Prancis, Cina adalah kontrak damai antar para imperialis Perang Dunia II. DK PBB yang isinya hanya lima negara memiliki status yang lebih tinggi dan resolusinya mengikat dibandingkan Majelis Umum PBB yang isinya semua anggota PBB.

Pengalamanku beracara di West Papua membuatku betul-betul meyakini bahwa tidak ada harapan hidup bagi orang West Papua selama di bawah kolonialisme Indonesia. Total impunitas, pengadilan tidak pernah menjadi alat pemberi keadilan. Perlawanan lewat jalur hukum yang aku sebut tadi bahkan percuma sama sekali untuk coba digunakan di sana.

Menjadi pengacara yang berideologi anarkisme membuatku punya fondasi dalam visi misi keadilan sosial.

Bumi sedang krisis parah, dalam 20-30 tahun mendatang kita akan mengalami apartheid iklim. Yang kaya yang akan punya akses ke air dan makanan, serta bisa menyelamatkan diri dari berbagai bencana alam dalam skala yang tak terbayangkan sebelumnya. Aku sedang ingin merintis jalan menjadi pengacara iklim atau lingkungan hidup.

Pertama kali saya terpapar oleh isu West Papua adalah ketika membaca buku Memoria Passionis di Papua, waktu itu saya masih berada di bangku SMA. Buku tersebut saya baca bersamaan dengan Bumi Berantakan (Fanon), dan Teologi Pembebasan (Michael Lowy). Ada rasa campur aduk antara air mata yang menetes dan amarah. Kebanyakan kaum kiri nasionalis adalah penggemar Soekarno, sang presiden pertama yang megalomaniak itu. Dan semakin saya menggali fakta tentang apa yang terjadi di West Papua semenjak Operasi Trikora 1961, saya mulai bertanya-tanya tentang motif apa di balik ambisi Soekarno yang katanya ingin membebaskan Papua dari cengkeraman “kolonialisme Belanda”. Saya akan mengutip Soekarno di sini:

Tidak perduli PBB bahkan meskipun meminjam tangannya setan, aku tidak perduli. Ya, meskipun tangannya setan. I do not care. I do not mind, asal Irian Barat pada tahun ‘62 ini juga kembali kepada kita, kepada Indonesia,” – Soekarno

Bagi saya, pernyataan ini absurd dan omong kosong. Kenapa? Secara geografi saja West Papua sangatlah jauh dari Jawa dan bila ambisi si Presiden pertama ini sama sekali terlepas dari ambisi ekspansif atau tidak memiliki kepentingan ekonomi politik, apa opini VK soal pernyataan heroik Soekarno di atas?

Original sin Indonesia terhadap West Papua adalah rasisme. Karena rasisme inilah, maka Sukarno pikir Irian Barat butuh Indonesia bebaskan. Buku pelajaran kita mengajarkan betapa heroiknya Sukarno lewat Trikora.

Padahal bagi kebanyakan orang West Papua, Trikora inilah titik mulainya agresi militer penjajahan Indonesia. Trikora dilakukan pada 19 Desember 1961, tiga minggu setelah Irian Barat diberikan manifesto kemerdekaan oleh Belanda pada 1 Desember.

Rasisme ini yang membuat Indonesia merasa tidak perlu berkonsultasi dengan orang West Papua ketika menandatangani perjanjian dengan Freeport US tahun 1967 hingga sekarang.

Rasisme Indonesia yang menganggap orang West Papua adalah orang jaman batu sehingga tidak layak untuk berpartisipasi dalam PEPERA 1969. Rasisme yang menganggap bahwa orang berkulit hitam itu setengah binatang yang ratusan ribu nyawanya tidak ada nilainya ketika dibantai lewat belasan operasi militer hingga 1990’an.

Rasisme pula yang membuat Indonesia melakukan upaya-upaya sistematis untuk memutihkan identitas West Papua. Transmigrasi sistematis hingga orang West Papua kini adalah minoritas di tanah mereka sendiri, strategi klasik kolonialis. West Papua juga dibuat malu oleh budaya mereka sendiri. Bila West Papua tidak sama dengan Indonesia, maka West Papua terbelakang.

Rasisme yang membuat rakyat Indonesia menganggap orang West Papua terlalu bodoh untuk bisa mengatur dirinya sendiri, sama seperti kolonial Belanda dulu menganggap orang Indonesia seperti itu ketika minta merdeka. Belum lagi berbagai stigma stereotip lainnya.

Rasisme yang menganggap West Papua adalah tempat buangan, tempat bagi orang yang sedang mau diuji atau dihukum, tempat ajang naik jabatan. Seakan-akan orang West Papua adalah setengah binatang yang tidak butuh keadilan, sehingga impunitas pelanggaran dan kejahatan HAM maupun kriminal biasa disuburkan.

Rasisme sistemik dan mengakar baik dari negara maupun rakyat Indonesia terhadap West Papua sejak dulu hingga sekarang menimbulkan permanent subjugation, sehingga tidak mungkin ada solusi lain bagi West Papua selain terbebas dari cengkeraman Indonesia.

Terdapat perdebatan mengenai apa yang seharusnya baik bagi West Papua. Beberapa diskusi dengan kawan-kawan yang berasal dari sana dan memang terlibat aktif dalam perjuangan pembebasan. Di salah satu postingan VK, saya pernah membaca pernyataan mengenai perjuangan pembebasan nasional dan peran kaum anarkis. Bagaimana VK mengartikulasikan hal ini?

Perjuangan West Papua adalah tentang penentuan nasib sendiri, jadi penting bagi kita—ally—untuk menghormati bagaimana West Papua hendak mengatur diri mereka secara ekonomi, politik, dan budaya. West Papua adalah masyarakat adat, jadi kita juga harus ingat mengenakan kacamata interseksionalitas. Tanpa bermaksud mengerdilkan penindasan yang lain, tapi menurutku kanker penindasan di Indonesia yang terbesar dan terganas adalah di West Papua. Di sana ada kolonialisme Indonesia dan imperialisme US. Kolonialisme dan imperialisme adalah anak kandung kapitalisme yang merupakan musuh terbesar kaum anarkis. Menurutku seharusnya perlawanan terhadap penjajahan di West Papua menjadi agenda terbesar kaum anarkis di Indonesia.

Tahun 1962 lewat Perjanjian New York, West Papua dijanjikan satu orang dewasa satu suara untuk referendum kemerdekaan mendatang. Namun pada 1967, Suharto setelah kudeta yang dibekingi CIA menandatangani perjanjian dengan Freeport tanpa ada orang West Papua yang dilibatkan. Ini menjadi alasan mengapa Indonesia harus memenangkan PEPERA 1969. Hanya 1.026 penduduk West Papua yang berpartisipasi dalam PEPERA di bawah todongan senjata, padahal ada kurang lebih 800.000 penduduk ketika itu. Karena Indonesia telah melakukan kontrak dengan imperialis US, maka Irian Barat harus dimenangkan.

Bila kita menentang imperialisme tapi tidak menentang penindasan yang dilakukan oleh imperialis terhadap suatu bangsa, maka berarti terdapat inkonsistensi. Memang yang membuat kaum anarkis berpikir dua kali untuk mendukung agenda pembebasan nasional adalah karena West Papua ingin membentuk negara baru sehingga akan menimbulkan penindasan baru.

Sebagai anarkis, aku puritan nilai egalitarian. Aku memang tidak puritan dengan nilai anti-statis. Apalagi dalam konteks West Papua, kita harus realistis dalam berjuang. Kapitalis paling pintar beradaptasi sehingga lebih maju dibanding kaum sosialis. Kaum sosialis sibuk pecah sana sini sendiri karena kadang terlalu puritan dan tidak mau adaptif dengan dialektika dan realita lapangan.

Aku sangat senang dengan revolusi di Chiapas. Masyarakat adat EZLN menolak untuk dilabeli dengan ideologi apapun. Mereka memilih untuk dilihat karakteristiknya sebagai masyarakat adat. Itu pun adalah harapanku bagi West Papua. Makanya aku tulus ikut berjuang bersama West Papua, tidak peduli dengan ideologi yang sedang diusung. Keadaan di lapangan sangat gawat, orang mati tiap harinya. Tidak ada waktu untuk bertengkar soal ideologi, yang penting adalah bagaimana mengenyahkan kolonialisme yang terus memakan nyawa ini.

Mengutip Kropotkin yang mendukung gerakan pembebasan nasional, “Internasionalisme yang sesungguhnya tidak akan tercapai kecuali apabila semua bangsa sudah merdeka. Apabila kita bilang tidak pada kepemerintahan, bagaimana bisa kita ternyata sedang membiarkan kepemerintahan penjajah di atas kepemerintahan yang sedang terjajah?

Anarkisme pasti adalah tentang penentuan nasib sendiri, tapi belum tentu sebaliknya. Anarkis harus mendukung penentuan nasib sendiri masyarakat adat dari dominasi negara, apalagi negara penjajah. West Papua adalah sebuah bangsa yang terbentuk alami secara budaya, sedangkan negara yang sedang dilawannya adalah entitas buatan.

Anarkis memang sudah selalu terlibat dalam perjuangan pembebasan nasional: Italia – Libya, Jepang – Korea, Rusia – Ukraina, Perancis – Aljazair, dll. Anarkis bisa memerangi kolonialisme dan imperialisme di West Papua tanpa mendorong tokoh-tokoh nasionalnya. Kita bergerak bersama dan demi rakyatnya. Yang seharusnya diperangi adalah sentralisasi akibat kolonialisme. Gerakan pembebasan meskipun bersifat nasional tapi asalkan bersifat desentralisasi sebetulnya bisa mengubah konstruksi sosial yang ada.

Dukungan anarkis terhadap pembebasan nasional West Papua bukan berarti sedang membantu terbentuknya negara baru, namun bahwa anarkis sedang bersolidaritas dengan orang-orang tertindas. Mungkin mereka percaya bahwa solusi bagi penindasan mereka adalah dengan dibentuknya negara baru. Anarkis punya keyakinan yang berbeda soal ini, tapi anarkis percaya pada kebebasan. Kita harus membela hak mereka untuk memutuskan sendiri cara apa yang hendak ditempuh, meski kita anggap salah strategi sekalipun.

Anarkis tidak akan pernah bersikap netral ketika dihadapkan antara kolonialis dengan yang dijajah. Anarkis tetap tidak akan netral bila pun strategi yang digunakan tidak kita anggap ideal. Yang penting kolonialisme kita kalahkan dan rakyat tertindas kita menangkan.

Setiap orang, betapapun kecilnya mereka, memiliki karakter mereka sendiri, cara hidup mereka sendiri yang khusus, berbicara, merasakan, berpikir dan bekerja, dan karakter ini, mode eksistensinya yang spesifik, justru menjadi dasar kebangsaan mereka. Ini adalah hasil dari keseluruhan kehidupan historis dan semua kondisi lingkungan orang itu, sebuah fenomena yang murni alami dan spontan.”

Kutipan Bakunin barusan saya pikir juga dapat diterapkan pada suku-suku di West Papua dan suku suku pedalaman lainnya dan -sekali lagi mengutip Bakunin- ”Negara bukanlah Tanah Air, itu adalah abstraksi, metafisik, mistis, politis, suatu fiksi yuridis tentang Tanah Air. Rakyat di semua negara sangat mencintai tanah air mereka, tetapi itu adalah cinta yang alami dan nyata. Patriotisme kerakyatan bukanlah ide semata, itu adalah fakta. Berbeda dengan patriotisme politik dan cinta akan Negara, yang merupakan sesuatu yang politis dan palsu: sebuah ekspresi yang terdistorsi melalui abstraksi yang keliru, yang selalu dijadikan alat oleh segelintir minoritas yang gemar mengeksploitasi.”

Ada sekitar 400’an lebih suku di West Papua kalau tidak salah. Ide-ide nasionalisme politis, atau alternatif negara demokrasi kesukuan, dan alternatif ideologis yang berkembang sejak dulu di gerakan pembebasan kawan-kawan West Papua, sedikitbanyaknya mengkontradiksikan gaya-gaya hidup primitif mayoritas suku West Papua. Bagi saya, ketimbang mengambil contoh yang sudah terbukti buruk (nasionalisme, negara, modernitas dll), justru kita harus banyak belajar dari suku-suku ini yang sangat menghargai alamnya, sebagai bagian dari hidup mereka, dan bukannya untuk kepentingan ekonomi politik. Pertanyaan ini memang cukup sulit, tapi saya tertarik dengan opini VK mengenai hal ini.

Peradaban West Papua sudah ada selama puluhan ribu tahun lamanya sebelum kolonialisme masuk. Nasionalisme West Papua justru terbentuk sebagai antitesa dari kolonialisme. Kesadaran akan kebangsaan dan persatuan mereka berkembang untuk melawan kolonialisme dengan ambisi untuk membentuk negara baru.

Sebetulnya yang paling cocok digunakan untuk mengkaji apa yang terjadi di West Papua itu dengan pisau anarko-primitivisme. Masyarakat adat adalah penjaga alam terbaik di muka bumi ini. Karena bagi mereka, alam adalah hidup, hidup adalah alam. West Papua mendambakan hutan sagu mereka, tanah untuk berkebun, sungai dan laut yang tidak tercemar. Kehidupan harmonis mereka dengan alam direnggut seiring masuknya perusahaan-perusahaan kapitalis. Dalam satu aspek, TPNPB sebetulnya juga adalah penjaga alam. Mereka berkeyakinan bahwa pembangunan hanyalah kedok untuk makin mengeruk alam mereka, makanya mereka menolak dan menyerang proyek pembangunan oleh Indonesia. Kebanyakan masyarakat adat itu sebetulnya hidup anarki, sebelum sistem negara muncul dan menjadi racun.

Aku percaya bahwa revolusi pembebasan nasional sebaiknya bersifat sosialis. Apabila tidak, ketika akhirnya merdeka nanti, kelas borjuis masyarakat asli yang dipelihara oleh penjajah akan berkuasa, dan ia akan melanggengkan kekuasaan imperialis di tanah West Papua akan menemukan ideologi yang pas dan unik bagi mereka sendiri, karena itu adalah bagian dari hak fundamental atas penentuan nasib sendiri mereka.

Buku-buku non-fiksi dan fiksi, musik yang paling disukai?

Kalau buku paling suka non-fiksi genre otobiografi/biografi karena di sana aku bisa belajar memahami dunia dari kepala dan hati orang lain sehingga membuat perspektif lebih luas. Living My Life Emma Goldman adalah salah satu buku yang mengubah hidupku. Aku lebih memahami anarkisme dari baca buku itu dibanding berbagai bacaan teori anarkisme. Anarkisme sebagai fondasi berpikir dan cara hidup sehari-hari kutemukan di sana.

Infidel oleh Ayaan Hirsi Ali juga salah satu favoritku. Aku tertarik untuk baca buku ini persis karena dia adalah seorang feminis-liberal kanan yang islamofobik. Aku ingin mengerti isi kepala orang yang pilihan politiknya tidak aku sepakati. Buku ini membuka mataku untuk tidak mudah menghakimi orang yang pandangan politiknya berlawanan dariku. Ada cerita hidup masing-masing yang membuat mereka menjadi seperti itu. Nilai yang kita pegang dengan sepenuh hati bukanlah suatu kebenaran absolut.

Tidak hanya orang terkenal, isi kepala dan hati orang biasa juga tidak kalah mengesankan, seperti seorang rakyat kecil Cina di bawah Mao Zedong (“Wild Swans” – Jung Chang), atau Aborigin di masa genosida Australia (“My Place” – Sally Morgan), atau korban perang Vietnam (“The Girl in the Picture” – Denise Chong), atau tentara anak Sudan (“Warchild” – Emmanuel Jal), dsb.

Meski aku tidak terlalu sering baca fiksi, tapi suka dengan historical fiction. Aku suka semua buku Milan Kundera dan Pramoedya Ananta Toer. Favorit Laughable Loves oleh Milan Kundera karena jadi sadar bahwa hidup itu tidak bisa diprediksi, jadi tidak perlu overthinking. 1984 oleh George Orwell juga luar biasa, sebuah mahakarya yang melampaui jamannya.

Musik paling suka genre techno dan trance, sekarang lagi suka sekali dengan musiknya Felix Bernhardt terutama yang “Magic Nuts”. Kalau secara politik, paling suka Pussy Riot. Konser Pussy Riot adalah konser paling berkesan seumur hidupku, merinding dari awal hingga akhir.