Lawan Demokrasi!
Tujuan dari pembicaraan singkat ini adalah untuk meyakinkan anda sekalian bahwa orang-orang revolusioner haruslah menentang demokrasi dalam setiap variannya.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mendapatkan argumen tentang penggunaan kata yang keluar dari jalur. Banyak orang akan sepakat dengan apa yang aku bicarakan (atau akan berpikir bahwa mereka sepakat) tapi mereka akan berkata, “Ah iya, tapi apa yang kamu katakan adalah demokrasi borjuis. Apa yang aku maksud dengan demokrasi adalah sesuatu yang berbeda.” Aku ingin mengusulkan bahwa ketika orang-orang berbicara mengenai demokrasi “yang sebenarnya” atau “para pekerja” demokrasi yang bertentangan dengan demokrasi borjuis, pada kenyataannya yang mereka maksud adalah hal yang sama dengan para borjuis memaksudkan demokrasi, walaupun sepintas berbeda. Kenyataan bahwa mereka memilih untuk menggunakan kata demokrasi sebenarnya jauh lebih signifikan daripada klaim mereka. Inilah mengapa penting untuk mengatakan “Matilah demokrasi!”. Sebuah analogi kabur mungkin sama dengan kata “pembangunan" (development). Orang-orang kiri dunia ketiga umumnya akan berkata bahwa mereka sepakat terhadap pembangunan. Ketika kamu berkata, “Bukankah itu yang diinginkan oleh IMF?”, mereka akan menjawab “Bukan, kami menginginkan pembangunan yang sebenarnya”. Ketika kamu berbicara dengan mereka maka kamu semakin menemukan bahwa pada kenyataannya apa yang mereka inginkan sama dengan yang diinginkan oleh IMF... hanya saja IMF lebih realistis dalam memahami maksudnya.

Pandangan dasar pertentanganku di sini adalah bagaimanapun kamu mengklaim menentang hak milik (sebagaimana yang dilakukan oleh para Leninis-Trotskyis-Stalinis) atau bahkan melawan negara (sebagaimana yang dilakukan oleh para anarkis), jika kamu mendukung demokrasi maka sebenarnya apa yang kamu lakukan adalah demi hak milik atau demi negara.

Apa sih Demokrasi itu?

Dalam term yang paling umum, demokrasi adalah peraturan tentang hak-hak dan kesetaraan. Ini adalah hal yang paling mudah untuk melihat bahwa hal tersebut adalah kapitalis. “Hak-hak” mengimplikasikan eksistensi dari para individu yang teratomisasi dalam kompetisi dengan sesamanya. Hal ini juga mengimplikasikan eksistensi dari negara, atau suatu bentuk dari kekuasaan semi-negara, yang menjamin hak-hak masyarakat. “Kesetaraan” mengimplikasikan eksistensi dari sebuah masyarakat di mana orang-orang dapat hak yang sama layak—yaitu sebuah masyarakat yang berdasarkan pada tenaga kerja abstrak. Demokrasi sering didefinisikan sebagai Peraturan Masyarakat—masyarakat selalu dipahami sebagai massa dari warga yang teratomisasi dengan hak-hak.

Pada level yang paling abstrak kamu bisa berkata bahwa kapitalisme adalah sebuah paham yang selalu demokratis. Kamu dapat berkata bahwa demokrasi mengekspresikan esensi dari kapital—jika kamu suka menempatkan sesuatu dalam term-term yang mirip tersebut!—bahwa kesetaraan hanyalah sebuah ekspresi dari kesamaan komoditi-komoditi.

Marx pernah membuat komentar paling nista tentang demokrasi ketika dia mendeskripsikan demokrasi sebagai sesuatu yang “Kristiani”:

“Politik demokrasi adalah Kristiani sebagaimana hal tersebut memandang manusia—bukan hanya satu orang tapi semua manusia—sebagai sebuah makhluk yang berdaulat dan agung; tapi manusia dalam posisinya yang tidak diolah, aspek yang tidak luwes, manusia yang tergantung akan eksistensinya, manusia sebagai dirinya, manusia sebagai bagian yang korup, hilang akan dirinya sendiri, terjual, dan terekspos pada kaidah kondisi dan elemen tidak manusiawi dari keseluruhan organisasi masyarakat kita—dengan kata lain, manusia yang belum menjadi spesies yang sesungguhnya. Kedaulatan manusia—tapi manusia sebagai sebuah makhluk asing (alien) yang berbeda dengan manusia sebenarnya—adalah fantasi, mimpi, postulat dari Kristianitas, sedangkan dalam demokrasi hal itu nyata dan material, sebuah adagium sekuler.” - Marx, On the Jewish Question

Jadi, Apa Konsekuensi Praktis dari Semua Hal Ini?

Hal yang paling umum adalah bahwa demokrasi adalah sesuatu yang kontra-revolusi, yang mengekspresikan dirinya sendiri dalam perjuangan kelas yang berada di seputar pertanyaan-pertanyaan tentang kelas penguasa dan organisasi dari kekuasaan tersebut. Dengan “kekuasaan kelas” aku bermaksud memberi pengakuan terhadap kenyataan bahwa kita berada di dalam situasi perang kelas sehingga perlu untuk memajukan posisi kita di dalam perang tersebut, dan untuk memenangkan perang tersebut kita perlu menghancurkan dan membinasakan musuh-musuh kita.

Di jalan yang sama kita tidak akan memberikan hadiah berupa hak-hak pada musuh-musuh kita, maka kita juga tidak akan menuntut hak-hak dari musuh-musuh kita. Hal ini jelas adalah sebuah persoalan yang rumit karena, pada kenyataannya, kerap kali susah untuk membedakan antara menuntut sesuatu dengan menuntut sebuah hak untuk hal tersebut. Aku tidak ingin mencoba untuk berurusan dengan semua aspek-aspek dari pertanyaan ini. Aku akan ambil contoh soal Hak Untuk Mogok sebagai contohnya. Secara umum, sebagaimana yang kiranya Hegel katakan, “dalam setiap hak terdapat kewajiban”. Jadi, sebagai contoh, kamu punya hak untuk bepergian menggunakan transportasi publik dan kewajiban untuk membayar ongkosnya. Hak untuk mogok mengimplikasikan bahwa para pekerja diperbolehkan untuk tidak bekerja secara damai dalam rangka menghormati peraturan publik dan secara umum tidak melakukan apa pun agar membuat pemogokan berjalan efektif. Tidak ada arti lain, bukan? Kesimpulannya, hak adalah sesuatu yang dihadiahkan oleh hukum—kamu bisa berusaha dengan keras mendekati polisi dan memintanya menjagamu saat kamu membakar truk-truk.

Aku pikir bahwa, secara umum, menuntut hak-hak adalah sebuah ekspresi dari kelemahan kelas kita. Kita tidak lagi berkata pada musuh kita, “jika kamu macam-macam dengan kami, akan kami tendang kepalamu,” atau tak perlu basa-basi lagi dan langsung menendang kepala mereka begitu saja. Kita malah berkata “tolong hargai hak-hak kami, kami tidak benar-benar bermaksud untuk membuat kamu rugi.” Tentu saja kelas kita berada dalam posisi yang lemah, dan tak ada jawaban super untuk hal ini. Tapi aku pikir kita bisa melangkah lebih maju dengan mengenali bahwa kelas-menengah baik-baik yang mengkampanyekan hak-hak bukanlah teman yang berada di sisi kita—bahkan meskipun beberapa dari mereka adalah pengacara necis kekiri-kirian yang kadang-kadang membantu mengeluarkan kita dari masalah.

Apa yang kukatakan sejauh ini mungkin tidaklah sekontroversial itu. Apa yang kukatakan sejauh ini menyangkut pengeksklusian kategori-kategori orang-orang tertentu. Ingin mengekslusikan orang-orang dari demokrasi sangatlah cocok dengan menjadi seorang demokrat—sangat menakjubkan berapa banyak liberal akan berkata bahwa mereka secara tak bersyarat mendukung kebebasan berbicara lalu tiba-tiba berubah pikiran ketika seseorang berkata, “hmm, lalu bagaimana dengan para fasis?”

Lebih kontroversialnya, aku sekarang ingin bicara tentang demokrasi “di dalam kalangan kita sendiri”—yaitu, di antara para proletar yang sedang berjuang. Arguman “demokrasi pekerja” biasanya, misalnya, akan berkata “OK, kita tidak punya hubungan demokratis dengan para borjuis tapi di antara diri kita sendiri harus ada persamaan dan kehormatan atas hak yang sempurna”. Ini biasanya dipandang sebagai cara untuk menghindari birokratisasi dan dominasi oleh kelompok kecil dan memastikan bahwa sebanyak mungkin orang terlibat dalam sebuah perjuangan tertentu. Idenya adalah bila orang-orang diijinkan haknya untuk bicara, haknya untuk memilih, dan sebagainya, maka kamu bisa begitu saja ikut pada sebuah pertemuan dan tiba-tiba menjadi bagian dari kolektivitas demokratis ini dan segera jadi terlibat.

Apa Makna Mendemokratiskan Sebuah Perlawanan dalam Prakteknya?

Maknanya adalah hal-hal semacam:

1. Mayoritarianisme—Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mayoritas menyetujuinya.

2. Pemisahan antara pembuatan keputusan dan aksi—Tidak ada yang bisa dilakukan sampai setiap orang punya kesempatan untuk mendiskusikannya. Ini bisa dilihat sebagai analogi terhadap pemisahan antara lengan-lengan legislatif dan eksekutif pemerintah dari sebuah negara demokrasi. Bukanlah kebetulan bahwa diskusi-diskusi di dalam organisasi demokratis biasanya mirip dengan debat parlementer!

3. Penjelmaan dari pandangan bahwa tidak ada orang yang bisa dipercaya—Struktur demokratis menelah mentah-mentah pandangan “perang dari semua melawan semua” dan melembagakannya. Perwakilan selalu harus bisa digulingkan sehingga mereka tidak akan mengejar agenda tersembunyi mereka sendiri yang, sayangnya, tentu saja dimiliki setiap orang.
   

Semua prinsip-prinsip ini mewujudkan atomisasi sosial. Mayoritarianisme karena setiap orang setara dan biasanya punya satu suara. Pemisahan antara pembuatan keputusan dan aksi karena hanya adil bila kamu berkonsultasi dengan tiap orang sebelum bertindak—kalau tidak maka kamu telah melanggar hak mereka. Sebuah contoh menyebalkan dari hal ketiga—penjelmaan pandangan tidak ada yang bisa dipercaya—adalah tuntukan untuk “Hak Fraksi” yang disampaikan oleh para Trotskyis. Biasanya mereka meminta ini ketika sebuah organisasi berusaha menjatuhkan mereka. Apa yang bisa terjadi dengan hak ini adalah kebebasan untuk berplot dan berkonspirasi melawan anggota lain dari apa yang seharusnya sebuah organisasi kelas pekerja. Jelasnya, tidak ada organisasi komunis sejati yang tertarik dengan ide manapun dari hak fraksi ini.

Hal kedua lah dari prinsip-prinsip ini yang menjadi bagian terpenting dan butuh ditekankan di sini.

Prinsip-prinsip demokratis ini hanya bisa berdiri berlawanan seutuhnya dengan perlawanan kelas karena, secara definisi, perlawanan kelas menyiratkan lepasnya diri dari atomisasi sosial dan pembentukan semacam komunitas—bagaimanapun sempit, samar-samar atau temporernya hal ini.

Peristiwa-peristiwa besar dalam perjuangan kelas hampir tidak pernah dimulai dengan pemungutan suara atau konsultasi dengan setiap orang. Peristiwa-peristiwa tersebut hampir selalu dimulai dengan aksi oleh sekelompok minoritas nekad yang lepas dari pasifitas dan isolasi proletar mayoritas di sekitar mereka. Mereka lalu mencoba menyebarkan aksi ini lewat contoh daripada lewat argumen beralasan. Dengan kata lain, pemisahan antara pembuatan keputusan dengan aksi selalu dilanggar dalam prakteknya. Para populis sayap-kanan (dan sebagian kecil anarkis) mengeluh bahwa aktivitas-aktivitas yang membuat masalah (trouble-making) diorganisir oleh kelompok-kelompok aktivis yang ditunjuk oleh diri mereka sendiri dan tidak mewakili siapa pun kecuali diri mereka sendiri.... dan, tentu saja, hal itu benar!

Aksi mogok penambang di Inggris pada tahun 1984-1985 memberikan banyak contoh penuh inspirasi tentang bagaimana perlawanan kelas anti-demokrasi dalam prakteknya. Pemogokan itu sendiri tidak dimulai dengan demokratis—tidak ada pengambilan suara, tidak ada serentetan pertemuan massa. Aksi tersebut dimulai dengan mogok yang dilakukan oleh para pekerjanya lalu disebarkan dengan papan tuntutan yang beterbangan. Selama pemogokan tersebut ada persekutuan tidak suci dari sayap kanan Partai Buruh dan Partai Komunis Revolusioner mengatakan bahwa penambang harus mengadakan pengambilan suara nasional. Para penambang paling militan secara konsisten menolak ini, mereka lalu mengatakan hal-hal seperti, “orang kudisan tidak punya hak untuk menggagalkan pekerjaan orang lain”—yang merupakan susunan kata-kata demokratis tapi aku kira kamu pun tahu bahwa sikap di baliknya jelas-jelas bukan. Kadang-kadang, para anggota Partai Komunis Revolusioner dipukuli dan dipanggil “Tories”[1] karena dukungan mereka terhadap pemungutan suara.

Ada juga sejumlah contoh sabotase dan perusakan properti milik Coal Board, yang seringkali diorganisir oleh semacam “regu pemukul” semi-klandestin. Jelasnya, aktivitas-aktivitas semacam itu, tidak bisa diorganisir secara demokratis—tak peduli pada seberapa besar penerimaan mayoritas pemogok atasnya.

Komunitas Perlawanan

Konsep yang telah aku gunakan di sini, dan yang aku cukup lekat padanya, adalah “komunitas perlawanan”. Jelasnya, sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan adalah, “Bila sebuah komunitas perlawanan tidak beraksi secara demokratis, bagaimana dia beraksi?”. Tidak ada jawaban sederhana untuk ini, kecuali dengan mengatakan bahwa dasar aksi adalah rasa percaya dan solidaritas antara orang-orang yang terlibat dan bukan kesetaraan hak-hak. Sebagai contoh, bila kita ingin mengirim seseorang sebagai utusan/delegasi (baiklah, aku tidak suka dengan kata “perwakilan”) untuk menyebarkan perlawanan kita tidak akan memaksa mereka dipilih oleh setidaknya 51% peserta rapat atau agar mereka membawa telepon genggam sehingga kita bisa memanggil mereka kembali pada suatu waktu dan mengganti mereka dengan orang lain. Kita akan memaksa agar mereka dapat dipercaya dan bisa diandalkan—seorang kamerad terpercaya lebih berharga dari seribu perwakilan yang bisa digulingkan! Tentu saja, akan ada sejumlah besar komponen politis untuk kepercayaan ini—kita tidak akan mengirim seorang anggota Partai Buruh karena pandangan-pandangan politik mereka akan secara otomatis membuat mereka bertindak melawan kepentingan kelas pekerja.

Masyarakat Komunis

Akhirnya, aku ingin mengatakan beberapa hal tentang implikasi semua ini terhadap karakter masyarakat komunis.

Ide tentang revolusi komunis sebagai reorganisasi demokratis yang sangat luas dari sebuah masyarakat sangatlah kuat, bahkan dengan tendensi politik yang kita pikir mungkin ada sesuatu yang sedang mendukung mereka. Dewan Komunis (seperti Pannekoek) secara harfiah melihat dewan pekerja sebagai parlemennya kelas pekerja. Bahkan para Situationis telah mengadakan pembicaraan serius tentang demokrasi—bicara tentang “demokrasi langsung” dan sebagainya. Kalau kamu membaca Enrages and Situationists in the Movement of the Occupations kamu akan menemukan mereka membuat berbagai klaim tentang bagaimana aksi-aksi mereka mengekspresikan kehendak demokratis dari Perhimpunan Sorbonne (Sorbonne Assembly) ketika jelas-jelas mereka terus-menerus melanggar keputusan majelis atau hanya memintanya memberi stempel karet pada apa yang mereka lakukan.

Secara umum, bukanlah kebetulan bahwa orang-orang yang membela demokrasi juga cenderung membela swakelola (self-management)—yaitu mengambil kendali sebongkah masyarakat ini dan menjalankannya sendiri. Hubungannya sangat sederhana—komunisme adalah tentang mentransformasikan hubungan-hubungan sosial, bukan hanya tentang mengubah rezim-rezim politik, seperti yang diinginkan oleh para demokrat.

Dalam kasus dewan komunis, swakelola sudah sangat jelas menjadi bagian darinya. Soal para Situasionis, terdapat lebih dari satu kasus dari mereka yang tidak membuat gebrakan nyata dari orisinalitas swakelola mereka.

Contoh lain dari permasalahan semacam ini bisa jadi adalah konsep “perencanaan”, yang aku tahu membuat banyak orang tertarik. Untukku, “perencanaan” menyiratkan kita semua akan berkumpul bersama dan memutuskan apa yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan untuk kemudian kita pergi dan melakukannya. Ini terdengar seperti contoh lain dari ketertarikan pada momen pembuatan keputusan. Jadi sebagai komunis, yang bisa dibilang: musuh demokrasi, kupikir kita haruslah sangat curiga pada konsep perencanaan. Sebagai lawan dari sosial-demokrasi kita harus menolak demokrasi dalam setiap bentuknya sebagaimana kita menolak sosialisme.

Wildcat UK

Keterangan:

[1] Tory adalah partai ultra-konservatif di Inggris yang mendambakan persatuan negera-negara Britania Raya. Sementara Tories adalah julukan bagi para penganut paham konservatif dan anggota partai Tory. Secara umum, mereka mengadvokasikan monarkisme.